Piala Dunia 2026: Antara Sukses Komersial dan Kontroversi Politik

Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada telah usai dengan final antara Argentina dan Spanyol. Di balik gemerlapnya, turnamen edisi pertama dengan 48 tim ini meninggalkan catatan manis sekaligus pahit—dari kisah heroik negara debutan hingga kontroversi politik yang menyeret nama Presiden AS Donald Trump.

FIFA di bawah kepemimpinan Gianni Infantino memang berhasil memenuhi janjinya sebagai "ajang terbesar dalam sejarah umat manusia". Lebih dari 6,5 juta penonton memenuhi stadion, dengan tingkat okupansi mencapai 99,7 persen. Namun, angka fantastis itu tak lepas dari kebijakan kontroversial: jeda hidrasi wajib tiga menit di setiap pertandingan, yang oleh pengamat disebut sebagai "timeout komersial" karena memungkinkan penyiar menyelipkan iklan senilai hingga 750 ribu dolar AS per slot pada laga-laga krusial.

Ekspansi peserta menjadi 48 tim memang melahirkan cerita menarik. Cape Verde, negara kepulauan dengan populasi hanya 530 ribu jiwa, sukses melaju ke fase gugur setelah menahan imbang Spanyol dan Uruguay. Kiper veteran mereka, Vozinha (40 tahun), menjadi simbol perjuangan yang mustahil terjadi jika format lama masih berlaku. Namun, di sisi lain, 72 pertandingan fase grup—lebih banyak dari total laga Piala Dunia sebelumnya—hanya menyisihkan 16 tim, membuat banyak partai terasa hambar. FIFA pun mendapat kritik karena menggunakan head-to-head sebagai pemutus imbang pertama, bukan selisih gol, yang mendorong dua pasang tim (Australia-Paraguay dan Austria-Aljazair) bermain aman demi lolos bersama.

Di luar lapangan, politisasi turnamen terasa sejak awal. Tim Iran hanya diizinkan masuk AS 24 jam sebelum setiap pertandingan, sementara wasit asal Somalia, Omar Artan, ditolak masuk di Bandara Miami. Puncaknya, Presiden Trump menelepon Infantino untuk meminta pembatalan skorsing Folarin Balogun setelah kartu merahnya melawan Bosnia. Anggota komite disiplin FIFA, Mohammad al-Kamali, kemudian membuat keputusan tanpa preseden: hukuman Balogun ditangguhkan 12 bulan. Balogun pun bermain di babak 16 besar, meski AS akhirnya dihancurkan Belgia 4-1. Langkah ini memicu pertanyaan serius tentang independensi FIFA di bawah tekanan politik.

Bagi Indonesia, ajang ini memberikan gambaran tentang masa depan sepak bola global. Format 48 tim membuka peluang bagi negara berkembang untuk tampil di panggung dunia, namun juga berpotensi menurunkan kualitas. Jeda hidrasi yang kontroversial mungkin tak akan diadopsi di Liga 1, tapi kebijakan anti-buang waktu ala Pierluigi Collina—yang berhasil menaikkan persentase waktu efektif bermain—bisa menjadi referensi bagi PSSI untuk memperbaiki tempo pertandingan domestik. Sementara itu, keberhasilan Cape Verde menjadi inspirasi bahwa tim non-unggulan bisa bersaing dengan persiapan matang dan semangat juang tinggi.

Ke depan, FIFA harus menghadapi dilema: mempertahankan format besar dengan segala kompromi kualitas, atau kembali ke 32 tim demi integritas kompetitif. Investigasi jaksa agung New York dan New Jersey terhadap praktik penjualan tiket juga masih mengancam reputasi Infantino. Satu hal pasti, Piala Dunia 2026 telah menjadi cermin bahwa sepak bola tak pernah lepas dari politik dan bisnis—pertanyaannya, sejauh mana batas yang bisa ditoleransi?