Keracunan MBG Berulang: Sanksi Administratif Dinilai Tak Cukup, Pengawasan Dapur Perlu Diperketat

Rangkaian insiden keracunan yang menerpa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat dan menggugat efektivitas pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN). Pertanyaan yang mengemuka bukan lagi sekadar soal teknis pengolahan makanan, melainkan apakah kerangka sanksi yang ada saat ini cukup ampuh untuk menjamin keamanan pangan bagi jutaan anak sekolah.

Program unggulan pemerintah ini memang menyasar perbaikan gizi generasi muda, namun setiap kejadian keracunan tidak hanya merugikan kesehatan siswa, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap tata kelola program. Data terakhir menunjukkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, setidaknya tercatat belasan kasus keracunan yang tersebar di berbagai daerah, dengan gejala umum seperti mual, pusing, dan diare setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan.

Yang menjadi sorotan adalah pola penanganan yang cenderung repetitif: penyedia jasa katering yang bermasalah hanya dikenai sanksi administratif, seperti teguran atau penghentian kontrak sementara. Padahal, menurut sejumlah pengamat kebijakan publik, pendekatan ini tidak menyentuh akar persoalan, yakni lemahnya pengawasan proses produksi makanan sejak dari dapur hingga ke meja siswa.

Kepala BGN, dalam berbagai kesempatan, memang telah menegaskan komitmen untuk memperbaiki sistem. Namun, pernyataan tersebut belum diikuti dengan langkah konkret yang terukur, misalnya penerapan standar keamanan pangan yang lebih ketat atau audit mendadak secara berkala. Sanksi administratif yang bersifat korektif tampaknya belum cukup untuk menimbulkan efek jera, terutama jika dibandingkan dengan potensi keuntungan ekonomi yang diperoleh penyedia jasa.

Di sisi lain, para orang tua dan pegiat pendidikan mulai menyuarakan tuntutan agar kasus keracunan tidak lagi dipandang sebagai kecelakaan semata, melainkan sebagai bentuk kelalaian yang dapat dipidanakan. Mereka menilai, nyawa dan kesehatan anak adalah taruhan yang terlalu mahal untuk hanya direspons dengan surat teguran. Tekanan publik ini pun mendorong DPR untuk berencana memanggil BGN dalam waktu dekat guna meminta klarifikasi dan evaluasi menyeluruh.

Jika ditelisik lebih jauh, akar persoalan sebenarnya terletak pada desain program yang mengutamakan kecepatan distribusi dibandingkan kualitas pengawasan. Dalam banyak kasus, mitra dapur direkrut dengan proses seleksi yang kurang ketat, dan pengawasan lapangan hanya dilakukan secara berkala, bukan berkelanjutan. Padahal, standar keamanan pangan yang baik menuntut pemantauan setiap tahap, mulai dari penerimaan bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan dan pengiriman.

Perbandingan dengan praktik di negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan program makan gratis di sekolah sangat bergantung pada independensi pengawas. Di India, misalnya, program Midday Meal melibatkan inspektur kesehatan yang bertugas secara acak dan memiliki kewenangan untuk menutup dapur yang tidak memenuhi standar. Sementara di Brasil, pemerintah daerah membentuk komite pengawas yang beranggotakan orang tua siswa dan tokoh masyarakat, sehingga ada kontrol sosial yang kuat.

Untuk konteks Indonesia, pelajaran tersebut relevan untuk diadopsi. Selain memperkuat peran BGN, pemerintah daerah dan sekolah perlu dilibatkan secara aktif dalam memantau kualitas makanan. Transparansi data hasil uji laboratorium juga perlu ditingkatkan, sehingga publik dapat mengawal jalannya program. Tanpa langkah-langkah tersebut, sanksi administratif hanyalah tempelan yang tidak menyelesaikan masalah.

“Kasus keracunan yang berulang menunjukkan bahwa pengawasan kita masih bersifat reaktif, bukan preventif. Ini saatnya BGN dan seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk merombak sistem,” ujar seorang peneliti kebijakan pangan dari sebuah universitas ternama di Jakarta.

Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi pidana bagi penyedia jasa yang terbukti lalai hingga menyebabkan keracunan massal. Selain itu, audit keamanan pangan oleh pihak ketiga independen dapat menjadi prasyarat wajib bagi setiap mitra BGN. Pertanyaannya, apakah pemerintah memiliki keberanian politik untuk mengambil langkah tegas tersebut, atau justru membiarkan program yang baik ini terus dihantui oleh kasus yang sama?