White House Beri Kelonggaran Visa untuk Tim Iran di Piala Dunia 2026
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah AS tengah mengkaji ulang pembatasan perjalanan Iran yang hanya boleh masuk sehari sebelum dan keluar sehari setelah pertandingan.
- Kebijakan ini memicu protes dari Federasi Sepak Bola Iran yang menilai diskriminatif dan merugikan persiapan teknis tim.
- Diskusi difokuskan pada laga Iran vs Mesir di Seattle yang membutuhkan penerbangan lebih panjang dari markas tim di Meksiko.
Gedung Putih mulai melonggarkan aturan ketat perjalanan yang membelenggu tim nasional Iran selama Piala Dunia 2026, menyusul keluhan pelatih Amir Ghalenoei yang menyebut timnya sebagai yang paling tertindas di turnamen. Andrew Giuliani, direktur eksekutif satuan tugas Piala Dunia Gedung Putih, mengonfirmasi adanya pembahasan untuk mengubah jadwal kedatangan dan kepulangan Iran, khususnya untuk laga pamungkas grup melawan Mesir di Seattle pada 27 Juni.
Sejauh ini, Iran diizinkan terbang ke Amerika Serikat hanya sehari sebelum pertandingan dan harus meninggalkan negara itu pada hari yang sama dengan laga, sesuai ketentuan visa. Tim yang bermarkas di Meksiko itu menjalani dua pertandingan pertama di Los Angeles—yang hanya berjarak 30 menit penerbangan—tanpa masalah berarti. Namun, perjalanan ke Seattle yang memakan waktu hingga tiga jam dinilai terlalu memberatkan.
Giuliani menekankan bahwa Presiden AS ingin menyeimbangkan aspek kompetitif di lapangan dengan keamanan nasional. "Kami ingin memastikan tim Iran punya kesempatan untuk datang dan bertanding. Apa yang telah kami lakukan untuk tim Iran sudah spektakuler, dan ini kredit bagi Presiden Trump," ujarnya kepada KOMO TV News. Trump sebelumnya menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan Iran berpartisipasi dalam Piala Dunia.
Federasi Sepak Bola Iran menegaskan bahwa pembatasan ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan bagi semua tim peserta. Dalam pernyataan resmi, mereka menuntut agar tim diizinkan tiba di kota tuan rumah dua hari sebelum pertandingan dan kembali ke base camp sehari setelah laga, demi persiapan teknis dan fisik yang optimal. Federasi juga mengancam akan melayangkan protes resmi ke FIFA melalui jalur yang sesuai.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat betapa politik dan keamanan nasional kerap memengaruhi penyelenggaraan olahraga global. Meski tidak terlibat langsung, dinamika visa dan pembatasan perjalanan bisa menjadi preseden bagi negara-negara lain yang memiliki hubungan diplomatik rumit dengan tuan rumah. Pengalaman Iran menunjukkan bahwa tuan rumah Piala Dunia memiliki kewenangan besar dalam menentukan syarat partisipasi, yang kadang mengorbankan aspek teknis tim.
Langkah Gedung Putih untuk melonggarkan aturan bagi Iran—meski terbatas pada satu pertandingan—menunjukkan adanya ruang negosiasi. Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah FIFA akan turun tangan jika keluhan Iran tidak diakomodasi. Dengan jadwal padat dan tekanan politik, keseimbangan antara keamanan dan sportivitas masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
