Malaysia Bebaskan Remaja Pembunuh, Hakim Sebut Gangguan Jiwa — Pemicu Debat Media Sosial Anak

Seorang remaja Malaysia yang didakwa membunuh teman sekolahnya secara tragis di dalam toilet sekolah menengah di pinggiran Kuala Lumpur akhirnya dibebaskan oleh pengadilan pada Senin (21/7). Hakim menilai terdakwa tidak mampu secara mental saat kejadian berlangsung. Kasus ini sempat mengguncang publik Malaysia dan memicu diskusi luas tentang pengaruh media sosial terhadap anak-anak.

Remaja tersebut, yang tidak dapat disebutkan namanya karena masih di bawah umur, sebelumnya mengajukan pembelaan tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan. Dalam persidangan, tim pengacara tidak membantah perbuatan kliennya, namun berargumen bahwa remaja itu telah lama mengalami gangguan kesehatan mental dan memohon pembebasan dengan alasan ketidakwarasan. Seorang saksi ahli psikiater mengungkapkan bahwa remaja tersebut mengidap skizofrenia dan telah mengalami delusi sejak usia sembilan tahun. Kondisinya memburuk selama pandemi dan ketika kembali ke sekolah. Pengacara menyatakan bahwa remaja itu membutuhkan obat seumur hidup untuk mengendalikan gejalanya.

Majelis hakim memutuskan pembebasan, namun memerintahkan agar remaja tersebut ditahan dan dirawat di rumah sakit jiwa. Ia akan tetap di sana sampai dinyatakan layak kembali ke masyarakat, dengan evaluasi tahunan. Sidang dan pembacaan putusan digelar tertutup untuk umum dan media. Pengacara pembela mengungkapkan bahwa setelah mendengar putusan, kliennya tampak "netral secara emosi, tetapi ia memahami situasinya dan bahwa ini masalah yang sangat serius."

Peristiwa ini tidak hanya menjadi tragedi kemanusiaan, tetapi juga cermin bagi negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Pemerintah Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan melarang anak di bawah 16 tahun memiliki akun di platform media sosial utama sejak Juni 2025. Kebijakan ini diambil setelah Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan bahwa "hampir semua masalah ini bersumber dari penggunaan ponsel dan media sosial." Ia berjanji akan mengkaji langkah-langkah yang lebih ketat. Langkah Malaysia ini bisa menjadi preseden bagi Indonesia yang tengah menyusun regulasi perlindungan anak di ruang digital.

"Hampir semua masalah ini bersumber dari penggunaan ponsel dan media sosial," ujar Perdana Menteri Anwar Ibrahim seperti dikutip media lokal, seraya berjanji meninjau kebijakan yang lebih ketat.

Di Indonesia, diskusi serupa mengemuka. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kerap menyoroti dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Namun, hingga kini belum ada aturan spesifik yang melarang anak di bawah usia tertentu memiliki akun media sosial. Regulasi yang ada lebih bersifat pembatasan konten dan literasi digital. Kasus Malaysia ini dapat mendorong percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak atau penyusunan regulasi turunan yang mengatur batas usia bermedia sosial.

Para psikolog anak di Indonesia juga memperingatkan bahwa paparan konten radikal dan kekerasan di media sosial dapat memicu gangguan jiwa pada remaja yang rentan. Mereka menilai perlu ada deteksi dini di sekolah dan dukungan layanan kesehatan mental yang memadai. Sayangnya, akses terhadap psikiater anak di Indonesia masih terbatas, terutama di daerah. Jika kasus serupa terjadi, penanganan hukum dan medis bisa menjadi tantangan besar.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya soal hukuman, melainkan bagaimana negara melindungi anak dari bahaya digital tanpa mengekang hak mereka atas informasi. Malaysia telah memilih jalan pembatasan usia. Indonesia perlu mempertimbangkan pendekatan yang seimbang antara regulasi, pendidikan literasi digital, dan penguatan layanan kesehatan jiwa. Tanpa itu, tragedi serupa bisa terulang.