Putin Borong 18 Kepala Negara, Global South Jadi Penopang Ekonomi Rusia di Tengah Sanksi

Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar operasi diplomasi besar-besaran dalam dua pekan terakhir, menemui sedikitnya 18 kepala negara dalam tiga forum utama: Bishkek (Kirgistan), Vladivostok (Rusia Timur Jauh), dan New Delhi (India), plus kunjungan kenegaraan pemimpin Vietnam. Di antara para pemimpin yang hadir terdapat nama-nama besar dari Global South seperti China, India, Indonesia, Iran, Malaysia, dan Turki. Meski perang Ukraina menjadi latar, agenda riil yang dibahas justru bahan bakar, perdagangan, dan jalur transit—tiga pilar yang menentukan kelangsungan ekonomi Rusia di bawah sanksi Barat.

Serangan Ukraina yang menargetkan kapasitas kilang minyak Rusia telah menimbulkan kelangkaan bahan bakar di dalam negeri. Moskow kini harus mengimpor produk olahan dari negara-negara yang biasanya menjadi tujuan ekspornya, seperti Belarus, Turki, dan India. Di saat yang sama, Kremlin terus mendorong perluasan ekspor energi, termasuk finalisasi pipa Power of Siberia 2 yang akan mengalirkan 50 miliar meter kubik gas per tahun ke China via Mongolia. Pekan lalu, Rusia juga menandatangani kesepakatan pembangunan pusat cadangan minyak strategis di Vietnam. Kerja sama nuklir juga dibahas dengan Turki, Vietnam, dan India.

Bagi Rusia, hubungan dengan Global South bukan sekadar pelengkap, melainkan penyangga hidup. Dua organisasi yang dimotori Rusia—BRICS dan Shanghai Cooperation Organisation (SCO)—menjadi instrumen kunci. BRICS yang kini beranggotakan 11 ekonomi menyumbang sekitar 40% PDB global, dengan nilai perdagangan antaranggota melewati US$1 triliun tahun lalu. Sementara perdagangan Rusia dengan SCO menurut Putin melampaui US$400 miliar pada 2025. Secara keseluruhan, Asia menyerap 73,4% dari total perdagangan Rusia tahun lalu, sehingga hampir setiap pembicaraan di Bishkek, Vladivostok, dan New Delhi menyentuh kepentingan kawasan ini.

Rusia juga gencar melobi dua jaringan transit transkontinental untuk mengurangi risiko gangguan jalur Timur Tengah. Pertama, Koridor Transportasi Internasional Utara-Selatan sepanjang 7.200 km yang menghubungkan pelabuhan Laut Baltik Rusia dengan Mumbai melalui Laut Kaspia dan Iran. Kedua, Rute Laut Utara sepanjang 5.600 km yang menghubungkan pelabuhan bebas es Asia dengan pelabuhan Arktik Rusia. Pada Agustus, Beijing memulai operasi komersial di jalur ini untuk pertama kalinya. Diskusi mengenai koridor ini dilaporkan dilakukan dengan delegasi India dan Iran.

Dari rangkaian pertemuan tersebut, Putin menuai sejumlah kemenangan. Selain investasi US$7,7 miliar di Vladivostok dan sejumlah kesepakatan menguntungkan dengan Vietnam, ia juga mencatat keberhasilan politik. Interaksinya dengan para pemimpin non-Barat menunjukkan bahwa hubungan Moskow dengan kekuatan utama dunia tetap kokoh meski perang Ukraina memasuki tahun kelima. Bagi para pemimpin seperti Narendra Modi (India), Prabowo Subianto (Indonesia), dan To Lam (Vietnam), berhubungan dengan Rusia adalah bagian dari kebijakan luar negeri berbasis "otonomi strategis". Sinyal ini kuat, terutama di tengah konsultasi tingkat tinggi antara CIA, Kementerian Keuangan AS, dan mitra Rusia, serta langkah Presiden AS Donald Trump yang mengirim utusan pribadi ke Moskow dan menelepon Putin.

"Negara-negara Global South tidak ingin merasakan dampak perang sanksi antara Barat dan Rusia, apalagi terseret ke dalamnya," demikian inti kekhawatiran yang muncul dari diskusi tersebut.

Bagi Indonesia, posisi ini menuntut kalkulasi cermat. Di satu sisi, hubungan dagang dengan Rusia—terutama untuk komoditas energi dan pupuk—menawarkan alternatif pasokan yang lebih murah. Investasi di sektor energi dan infrastruktur juga berpotensi mengalir. Namun, kedekatan dengan Moskow dapat memicu tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya, terutama jika Washington memperketat sanksi sekunder. Indonesia yang menganut politik luar negeri bebas aktif perlu menjaga jarak aman tanpa kehilangan peluang ekonomi.

Ke depan, perhatian akan tertuju pada KTT APEC 2026 di China pada pertengahan November, yang disebut-sebut sebagai lokasi potensial pertemuan trilateral pertama antara Putin, Xi Jinping, dan Trump. Di forum itu, Moskow mungkin menghadapi tekanan lebih besar dari mitranya di Global South untuk menyelesaikan perang melalui jalur politik. Pasalnya, ketegangan di Laut Hitam yang mengancam pengiriman gandum dan gandum telah memicu kekhawatiran krisis pangan. Akankah Indonesia memanfaatkan momen ini untuk memperkuat posisi tawar, atau justru terjebak dalam pusaran rivalitas kekuatan besar?