Piala Dunia 2026: Pejabat Keamanan AS Rayakan Gugurnya Iran dengan Tarian

Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Markwayne Mullin, secara terbuka mengaku menari kegirangan setelah tim nasional Iran tersingkir dari Piala Dunia 2026. Pernyataan kontroversial itu disampaikan Mullin dalam konferensi pers pada Senin (30/6), sehari setelah kepastian eliminasi Iran akibat hasil imbang dramatis antara Aljazair dan Austria.

Iran gagal melaju ke babak 16 besar setelah hanya finis sebagai peringkat ketiga Grup C dengan koleksi dua poin. Mereka kalah selisih gol dari pesaing terdekatnya, meski sempat unggul 1-0 atas Mesir hingga menit akhir. Gol kemenangan Iran dianulir karena offside tipis, membuat skor imbang 1-1 dan nasib mereka bergantung pada hasil laga lain.

Mullin, yang sebelumnya menjabat sebagai senator Oklahoma sebelum dipercaya menggantikan Kristi Noem, tidak menyembunyikan rasa puasnya. “Saya sangat senang mereka sudah selesai dan tidak akan kembali. Saya mungkin menyanyikan satu atau dua lagu, bahkan mungkin menari tarian kegembiraan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tidak ada satu pun tim yang menyita lebih banyak waktu pihaknya selain Iran.

Konteks politik yang membayangi partisipasi Iran di Piala Dunia 2026 memang tidak bisa diabaikan. Hubungan tegang antara Teheran dan Washington, yang diperparah oleh konflik regional dengan Israel, ikut mewarnai perjalanan tim asuhan Amir Ghalenoei. Sebelum turnamen, basis latihan Iran dipindahkan dari Arizona ke Tijuana, Meksiko, dan mereka menghadapi pembatasan perjalanan ketat sepanjang turnamen.

Ghalenoei mengecam perlakuan AS sebagai “sangat tidak adil”. Ia mengungkapkan bahwa timnya hanya mendapat kurang dari setengah waktu latihan yang dibutuhkan untuk persiapan optimal. Kapten Iran, Mehdi Taremi, juga menyuarakan kekecewaannya. “Ketegangan semacam ini merusak kegembiraan Piala Dunia. Saya merasakan tekanan sejak pertama kali tiba,” kata penyerang yang bermain di Inter Milan itu.

Bagi Indonesia, yang juga memiliki hubungan diplomatik rumit dengan Iran dan sering menjadi sorotan dalam isu hak asasi manusia, kasus ini menjadi pengingat betapa politik dapat merembes ke arena olahraga global. Meski Piala Dunia seharusnya menjadi ajang pemersatu, kenyataannya ketegangan geopolitik tetap membayangi, terutama bagi negara-negara yang kerap berhadapan dengan kebijakan visa AS yang ketat.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah FIFA akan mengambil sikap lebih tegas terhadap diskriminasi politik dalam penyelenggaraan turnamen. Atau justru insiden seperti ini akan menjadi preseden buruk bagi partisipasi tim-tim dari negara yang berseberangan dengan tuan rumah? Yang jelas, kegembiraan Mullin atas kegagalan Iran menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 tidak sepenuhnya lepas dari politik.