Biaya Baru MyKad Malaysia: Keamanan Lebih Baik atau Beban Baru Wajib Pajak?

Pemerintah Malaysia memutuskan untuk meluncurkan generasi baru MyKad, kartu identitas nasional yang diklaim lebih aman dari pemalsuan dan kejahatan siber. Namun, yang menjadi sorotan bukanlah kecanggihan teknologinya, melainkan biaya yang harus ditanggung wajib pajak.

Kementerian Dalam Negeri Malaysia mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggunakan model pembayaran per kartu yang diterbitkan (pay-per-issue). Setiap MyKad baru akan dikenakan biaya RM40, dan dengan estimasi tiga juta kartu per tahun, total pengeluaran tahunan mencapai sekitar RM120 juta. Kontrak senilai RM732,7 juta selama enam tahun telah diberikan kepada NexG Bhd, menjadikannya salah satu kontrak teknologi terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Model pay-per-issue memang terlihat lebih efisien dibandingkan pengadaan tradisional yang membutuhkan komitmen volume produksi besar di awal. Pemerintah hanya membayar saat kartu berhasil diterbitkan, mengurangi risiko pemborosan dan kelebihan stok. Namun, pertanyaan mendasar tetap mengemuka: apakah RM40 per kartu merupakan nilai yang wajar?

Pemerintah belum mengungkapkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk kontrak MyKad sebelumnya, sehingga sulit untuk menilai apakah kenaikan ini wajar atau berlebihan. Kartu identitas modern memang bukan lagi sekadar plastik; mereka dilengkapi chip, biometrik, enkripsi, dan fitur anti-pemalsuan yang terus diperbarui. Peningkatan keamanan ini berpotensi menghemat kerugian akibat penipuan bagi pemerintah dan lembaga keuangan. Namun, keamanan yang lebih baik tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pengawasan publik.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pelajaran berharga. Indonesia juga tengah mengembangkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dengan teknologi yang terus diperbarui. Pertanyaan serupa tentang transparansi biaya dan nilai manfaat akan relevan jika pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengganti atau meningkatkan e-KTP di masa depan. Apakah model pay-per-issue dapat diterapkan di Indonesia? Bagaimana dengan potensi pemborosan yang pernah terjadi dalam proyek e-KTP sebelumnya?

Pemerintah Malaysia layak diapresiasi karena tidak mewajibkan penggantian massal MyKad lama. Kartu yang ada tetap berlaku, sehingga warga tidak perlu buru-buru mengganti kartu mereka. Namun, seiring peluncuran bertahap, para pembuat kebijakan harus memberikan kejelasan lebih besar tentang ekonomi di balik program ini. Inti persoalannya bukan apakah Malaysia membutuhkan MyKad yang lebih aman, melainkan apakah warga Malaysia membayar harga yang tepat untuk keamanan tersebut.