Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Siapkan Mitigasi El Nino: Karhutla dan Krisis Air Mengancam

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memerintahkan seluruh kepala daerah untuk segera meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncak dampaknya pada Juli hingga Oktober 2026, bertepatan dengan musim kemarau. Instruksi ini disampaikan menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa El Nino diperkirakan berlangsung dari Mei 2026 hingga Mei 2027, dengan periode kritis pada pertengahan tahun.

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dirangkaikan dengan sosialisasi kesiapsiagaan El Nino di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6), Tito menekankan dua dampak utama yang harus diantisipasi: peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat cuaca yang lebih panas dan kering, serta berkurangnya ketersediaan air yang berpotensi mengganggu sektor pertanian, perkebunan, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Menurut Tito, langkah mitigasi harus disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing daerah. Ia meminta pemerintah daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, dan instansi terkait lainnya. Data dari BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum harus menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi.

"Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun," ujar Tito, menggambarkan periode kritis yang harus diwaspadai. Ia juga menginstruksikan para gubernur untuk mengoordinasikan langkah kesiapsiagaan dengan bupati dan wali kota, sehingga upaya mitigasi berjalan terpadu dan efektif.

Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Kementerian Pertanian, misalnya, memperkuat sistem irigasi dan pompanisasi untuk menjaga pasokan air bagi lahan pertanian. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan, terutama untuk mengurangi risiko karhutla.

Tito juga menekankan pentingnya sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat deteksi dan respons terhadap potensi bencana, serta mencegah meluasnya dampak El Nino.

Bagi Indonesia, El Nino bukanlah fenomena baru. Namun, dengan prediksi durasi yang panjang hingga nyaris setahun, kesiapsiagaan daerah menjadi krusial. Kegagalan mitigasi tidak hanya berpotensi memicu kerugian ekonomi di sektor pertanian dan energi, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan stabilitas harga. Pertanyaan yang kini mengemuka: apakah koordinasi yang digagas Kemendagri cukup cepat dan terukur untuk menghadapi ancaman yang sudah di depan mata?