Pemulihan 40 Ribu Hektare Sawah Aceh Dikebut, 53 Persen Rampung: Akademisi dan TNI Dilibatkan

Pemerintah mengebut pemulihan 40 ribu hektare sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, dengan mencatatkan progres 53 persen pada tahap pertama rehabilitasi dan menargetkan seluruh sisa lahan rampung dalam dua bulan ke depan. Percepatan ini menjadi krusial mengingat sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Aceh, dan keterlambatan pemulihan berpotensi memperpanjang tekanan pada ketahanan pangan nasional.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Aceh Tahun 2026 di Banda Aceh, pemerintah mengakui masih ada pekerjaan rumah besar, terutama pada pemulihan jaringan irigasi dan pasokan air untuk lahan pertanian. Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal Zakaria Ali, menyatakan bahwa kolaborasi antara kelompok tani dan TNI menjadi strategi utama untuk mengatasi hambatan di lapangan.

"Nanti ada yang dikerjakan melalui kelompok tani, ada juga yang dikerjakan bekerja sama dengan TNI. Ini menjadi pilihan sesuai kondisi di lapangan," ujar Safrizal, Kamis (13/2/2026). Keterlibatan TNI tidak hanya terbatas pada perbaikan sawah, tetapi juga pembangunan infrastruktur pendukung seperti jembatan gantung, jembatan perintis, jembatan Bailey, hingga jembatan Armco untuk memulihkan akses masyarakat yang terisolasi.

Untuk memastikan pekerjaan konstruksi tidak lagi tertunda berbulan-bulan, pemerintah mulai melibatkan perguruan tinggi di Aceh dalam penyusunan survei, investigasi, dan desain (SID). Langkah ini dinilai strategis karena akademisi dapat mempercepat penyusunan dokumen teknis yang selama ini menjadi bottleneck. "Kementerian Pertanian sangat antusias dan anggarannya juga sudah disiapkan. Mudah-mudahan ini bisa segera terealisasi," tambah Safrizal.

Di sisi lain, pemerintah daerah diminta proaktif mengusulkan program rehabilitasi yang belum masuk rencana melalui skema Instruksi Presiden (Inpres). Hal ini membuka peluang bagi kabupaten/kota untuk mengajukan kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi, sehingga dapat dikerjakan bersamaan dengan program yang sudah memiliki alokasi anggaran. "Kalau ada pekerjaan yang belum masuk dalam rencana rehab-rekon, kepala daerah bisa mengusulkannya melalui skema Inpres," jelas Safrizal.

Untuk lahan sawah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah masih melakukan kajian mendalam. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengalihfungsikan lahan menjadi kawasan perkebunan dengan komoditas baru, namun keputusan ini tidak akan diambil tanpa penelitian ilmiah yang memadai. "Ini perlu penelitian sehingga ketika mengganti menjadi komoditas baru tidak gagal karena kurangnya kajian," tegas Safrizal. Kabupaten Aceh Utara menjadi perhatian utama dengan sekitar 4.900 hektare sawah rusak berat yang memerlukan keputusan penanganan segera.

Bagi Indonesia, pemulihan sawah di Aceh bukan sekadar urusan lokal. Aceh merupakan salah satu lumbung padi nasional, dan gangguan pada produksi berasnya dapat berdampak pada stabilitas harga pangan di tingkat nasional. Keterlibatan TNI dan akademisi juga menunjukkan pendekatan gotong royong yang menjadi ciri khas penanganan bencana di tanah air, namun efektivitasnya masih perlu dipantau, terutama dalam hal ketepatan waktu dan kualitas hasil rehabilitasi.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah apakah pemerintah mampu memenuhi target dua bulan tersebut, dan bagaimana mekanisme pengawasan agar dana rehabilitasi benar-benar sampai ke petani. Dengan skema Inpres yang dibuka, akankah daerah-daerah lain yang belum terakomodasi segera memanfaatkan peluang ini? Jawabannya akan menentukan seberapa cepat denyut ekonomi pertanian Aceh kembali normal.