Aturan Baru Pendakian di Malaysia: Antara Keselamatan dan Harga Diri Para 'Pemburu Konten'

Malaysia resmi memperketat aturan pendakian gunung setelah serangkaian operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) yang memakan biaya besar, yang sebagian besar dipicu oleh pendaki yang nekat mengikuti tren media sosial. Bagi para pencinta alam, aturan baru ini bukan sekadar formalitas, melainkan perubahan besar yang akan mengubah cara mereka menaklukkan puncak.

Kebijakan yang diumumkan Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan (NRES) itu mencakup larangan pendakian satu hari (day hike) di 189 jalur berisiko tinggi, kewajiban menggunakan pemandu gunung, serta pemeriksaan kesehatan sebelum pendakian. Wakil Menteri NRES, Syed Ibrahim Syed Noh, mengungkapkan bahwa antara 2021 dan 2025 tercatat 1.059 kecelakaan pendakian, termasuk 63 korban jiwa. Angka ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk bertindak.

Fenomena yang menjadi sorotan adalah maraknya 'pendaki ekspres' yang ingin menaklukkan banyak puncak dalam waktu singkat demi konten media sosial. Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Hutan Malaysia (PMGP), Mohamad Azuan Abdullah, menilai banyak pendaki baru yang terobsesi meniru aksi di media sosial tanpa persiapan fisik dan mental memadai. "Mereka sering mengabaikan sinyal bahaya dari tubuh sendiri dan tidak mematuhi instruksi pemandu," ujarnya. Akibatnya, kasus pendaki tersesat meningkat hampir 30 persen pada awal tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Negara bagian Perak menjadi yang pertama menerapkan larangan day hike di tujuh jalur, termasuk Trans Spencer Chapman yang menuntut waktu minimal lima hari. Kebijakan ini memicu pro-kontra di kalangan komunitas pendaki. Yeo Ching Khee, direktur operator pendakian X-Trekkers asal Singapura, mengakui biaya paket pendakian akan naik. Namun, ia menilai itu adalah harga yang wajar untuk keselamatan. "Aturan ini memang memberatkan secara logistik, tetapi lebih baik daripada kehilangan nyawa," katanya.

Bagi pendaki asal Sabah, Nur Fatin Amira, aturan baru ini berdampak langsung pada biaya dan waktu liburannya. Namun, ia menyambut baik kebijakan tersebut. "Saya tidak akan mengambil risiko hanya untuk foto atau video. Keselamatan harus nomor satu," tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa pendaki harus jujur pada kemampuan diri sendiri, bukan sekadar mengejar validasi di dunia maya.

Di sisi lain, pemerintah Malaysia berencana mengintegrasikan sistem perizinan pendakian secara digital dan menguji coba perangkat GPS untuk memantau pergerakan pendaki. Langkah ini dinilai penting untuk mempermudah operasi SAR dan memberikan informasi real-time tentang kondisi jalur. Namun, para pelaku industri menekankan bahwa regulasi saja tidak cukup; edukasi publik tentang keselamatan pendakian harus digencarkan.

Bagi Indonesia, fenomena ini relevan mengingat banyaknya gunung populer seperti Semeru dan Rinjani yang kerap dikunjungi pendaki tanpa persiapan matang. Apakah Indonesia akan mengikuti jejak Malaysia dalam memperketat aturan pendakian? Atau justru memanfaatkan momentum ini untuk membenahi sistem keselamatan yang sudah ada? Jawabannya bergantung pada keseriusan para pemangku kepentingan dalam memprioritaskan keselamatan di atas popularitas.