Usai Tragedi Tembak di Sekolah, Kepolisian Filipina Dukung Pengkajian Ulang Game Kekerasan
Baca dalam 60 detik
- Kepolisian Filipina menyatakan dukungan untuk kajian berbasis bukti terhadap dampak game kekerasan pada remaja setelah insiden penembakan di Tacloban.
- Dua siswa berusia 14 dan 15 tahun diduga terpengaruh game GoreBox saat melancarkan serangan yang menewaskan tiga orang dan melukai 20 lainnya.
- Pemerintah Filipina mendorong larangan permanen game kekerasan, sementara pengembang GoreBox menegaskan produknya untuk dewasa dan siap bekerja sama.
Kepolisian Nasional Filipina (PNP) secara resmi menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk mengkaji ulang peredaran gim video bergenre kekerasan. Langkah ini dipicu oleh insiden penembakan fatal di sebuah sekolah menengah atas di Kota Tacloban yang menewaskan tiga siswa dan melukai sedikitnya 20 orang lainnya, Senin pekan lalu.
Kepala PNP, Jenderal Jose Melencio Nartatez Jr., dalam pernyataan resmi Jumat (26/6) menegaskan bahwa lembaganya menyadari perlunya meneliti secara mendalam pengaruh gim kekerasan terhadap anak-anak dan remaja. “Perilaku kekerasan memang dipicu banyak faktor, tetapi kami tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa konten tertentu berkontribusi pada normalisasi kekerasan dan meningkatkan risiko peniruan,” ujarnya.
Dua siswa berusia 14 dan 15 tahun yang menjadi pelaku penembakan diduga kuat terinspirasi oleh gim GoreBox, sebuah gim simulasi kekerasan dengan elemen grafis eksplisit. Pusat Koordinasi dan Investigasi Siber Filipina telah melarang sementara gim tersebut. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Jonvic Remulla mendorong larangan permanen terhadap gim “kekerasan” dengan alasan bahwa konten semacam itu membuat generasi muda tidak peka terhadap kematian dan kekerasan.
Pihak pengembang GoreBox, F2 Games, dalam pernyataan melalui email kepada media Filipina, menyatakan siap bekerja sama dengan penyelidikan otoritas setempat. Namun, mereka bersikukuh bahwa gim tersebut dirancang untuk audiens dewasa dan memiliki peringkat usia yang jelas. Perdebatan ini kembali memanaskan diskusi global tentang hubungan antara gim kekerasan dan perilaku agresif di kalangan remaja.
Di Indonesia, perdebatan serupa pernah muncul beberapa kali, terutama setelah kasus kekerasan yang melibatkan remaja. Meskipun belum ada regulasi spesifik yang melarang gim kekerasan, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kerap mendorong pengawasan ketat terhadap konten digital yang diakses anak-anak. Pengamat kebijakan digital dari Universitas Indonesia, yang enggan disebut namanya, menilai bahwa pendekatan berbasis bukti seperti yang diusulkan PNP patut dicontoh. “Larangan tanpa kajian ilmiah yang kuat justru bisa kontraproduktif. Yang dibutuhkan adalah literasi digital dan pengawasan orang tua yang lebih ketat,” ujarnya.
Nartatez menekankan bahwa setiap usulan pembatasan atau larangan harus dievaluasi secara hati-hati oleh Kongres dan lembaga terkait agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan riset dan demi kepentingan terbaik generasi muda. Pertanyaan yang kini mengemuka: apakah regulasi ketat terhadap gim kekerasan akan efektif menekan angka kekerasan remaja, atau justru mendorong munculnya konten alternatif yang lebih sulit dikontrol?
