Janji Tegas BGN: Dapur MBG Bermasalah Langsung Ditutup, Kepala SPPG Dicopot
Baca dalam 60 detik
- Kepala BGN Sudaryono memastikan sanksi tegas bagi SPPG yang terbukti lalai, termasuk penutupan permanen dapur dan pemecatan kepala unit.
- Insiden keracunan massal di SMA Negeri 1 Berastagi memicu investigasi menyeluruh dan evaluasi prosedur dapur MBG di seluruh Indonesia.
- BGN menargetkan zero tolerance terhadap kasus keracunan, dengan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini muncul sebagai respons atas insiden keracunan massal yang menimpa puluhan siswa di SMA Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, pekan ini.
Dalam keterangannya usai bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Kamis (13/8/2026), Sudaryono mengakui belum memantau langsung kasus tersebut karena kesibukan rapat. Namun, ia memastikan langkah evaluasi akan segera dilakukan. “Saya cek, saya belum monitor karena rapat tadi,” ujarnya, sembari menegaskan bahwa setiap dapur yang bermasalah akan langsung dikenai sanksi.
Sudaryono menjelaskan, mekanisme sanksi berlapis akan diterapkan: mulai dari penutupan sementara (suspend), pencopotan kepala SPPG, hingga penutupan permanen jika ditemukan unsur kesengajaan. “Kami investigasi, kalau perlu kalau memang ada kesengajaan, SPPG bisa kami pecat, dapurnya kami tutup permanen,” tegasnya. Langkah ini dinilai sebagai upaya BGN untuk menjaga kredibilitas program andalan pemerintah di bidang gizi sekolah.
Insiden di Berastagi menjadi sorotan publik setelah video puluhan siswa yang mengalami muntah-muntah dan harus dilarikan ke rumah sakit beredar luas di media sosial. Para siswa terlihat mendapatkan perawatan intensif dari tim medis, memicu kekhawatiran orang tua dan masyarakat luas. Kasus ini juga menambah daftar panjang tantangan operasional MBG yang telah berjalan di berbagai daerah sejak diluncurkan.
Menanggapi insiden ini, Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menghilangkan fenomena keracunan dalam pelaksanaan MBG. Ia berjanji menjadikan program ini sebagai intervensi gizi yang aman dan andal bagi masyarakat, dengan memperkuat koordinasi bersama seluruh kepala daerah serta kementerian dan lembaga terkait. “Yang intinya kami ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero tolerance terhadap adanya kasus keracunan di kemudian hari,” ungkapnya.
Langkah BGN ini patut diapresiasi, namun publik menanti realisasi di lapangan. Evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengolahan, distribusi, dan kualitas bahan pangan di setiap SPPG menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Pengawasan yang ketat dan transparansi laporan insiden juga diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tidak terkikis.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: mampukah BGN menerapkan sanksi tegas secara konsisten di seluruh Indonesia, atau akankah kasus keracunan kembali muncul di daerah lain? Jawabannya akan menentukan keberhasilan program MBG sebagai pilar pemenuhan gizi nasional.
