Iran Tuding NATO Terlibat Aktif dalam Perang AS-Israel: Pengakuan Mark Rutte Disorot

Teheran secara resmi menuduh Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sebagai kaki tangan dalam perang yang dinilai ilegal antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, setelah Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengakui bahwa ratusan pesawat tempur AS lepas landas dari pangkalan militer di Italia untuk mendukung operasi militer bernama sandi Epic Fury. Pernyataan yang disampaikan Rutte dalam wawancara dengan Fox News pada Rabu (25/6) itu langsung memicu reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Iran.

Dalam pernyataannya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyebut pengakuan Rutte sebagai bukti jelas keterlibatan aktif NATO dalam agresi militer yang melanggar hukum internasional. "Ini adalah pengakuan yang gamblang dan memalukan atas keterlibatan aktif NATO dalam perang agresi yang melanggar hukum terhadap negara anggota PBB yang berdaulat," tulis Baqaei di platform X. Ia menambahkan bahwa tindakan NATO merupakan pelanggaran mencolok terhadap norma-norma hukum internasional yang bersifat memaksa dan prinsip-prinsip inti Piagam PBB.

Ketegangan ini muncul di tengah kritik Presiden AS Donald Trump terhadap negara-negara sekutu yang dianggap kurang mendukung perang melawan Iran. Trump secara pribadi menyampaikan kekecewaannya kepada Rutte pada Rabu lalu, menilai banyak anggota aliansi tidak memberikan dukungan yang diharapkan. Rutte, dalam wawancara yang sama, menyebutkan bahwa negara demi negara telah menyediakan pangkalan mereka untuk Epic Fury, termasuk Rumania yang disebutnya mengurangi penerbangan komersial demi memberikan ruang bagi fasilitas tanker bahan bakar pesawat tempur AS.

Menariknya, Italia bergerak cepat untuk menjauh dari pernyataan Rutte. Kementerian Pertahanan Italia menyebut komentar sekjen NATO itu memberikan pesan yang sepenuhnya menyesatkan dengan mencampuradukkan jenis penerbangan yang diizinkan. Pemerintah Roma menegaskan bahwa izin yang diberikan hanya terbatas pada penerbangan teknis dan logistik AS selama Epic Fury, berdasarkan perjanjian yang sudah ada dengan Amerika Serikat. Langkah ini menunjukkan adanya keretakan di dalam aliansi, di mana sekutu-sekutu Eropa mulai ragu terhadap narasi perang yang digaungkan Washington.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi strategis yang patut dicermati. Sebagai negara yang konsisten mengusung politik luar negeri bebas aktif dan menolak segala bentuk agresi militer, pengakuan NATO ini memperkuat argumen perlunya tatanan dunia yang lebih adil dan berlandaskan hukum internasional. Indonesia selama ini mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, dan kasus ini menjadi pengingat bahwa keterlibatan aliansi militer besar dalam konflik regional dapat memperburuk ketidakstabilan global. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Indonesia perlu memperkuat posisinya dalam forum-forum multilateral seperti PBB dan Gerakan Non-Blok untuk mendorong gencatan senjata dan dialog.

Ke depan, pertanyaan besar yang mengemuka adalah apakah pernyataan Rutte akan memperdalam perpecahan di dalam NATO, terutama di tengah skeptisisme sejumlah anggota Eropa terhadap perang di Timur Tengah. Sikap Italia yang cepat membantah mengindikasikan bahwa tidak semua anggota aliansi sepakat dengan interpretasi Rutte. Sementara itu, Iran kemungkinan akan menggunakan pengakuan ini sebagai amunisi diplomatik untuk menekan NATO di forum internasional. Akankah aliansi transatlantik ini mampu menjaga kohesi di tengah tekanan perang yang semakin kontroversial?