Tiga Peserta Program Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal saat Latihan Militer, Istana Buka Suara

Tiga peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang tengah menjalani latihan dasar militer (latsarmil) untuk menjadi pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dilaporkan meninggal dunia dalam sepekan terakhir. Peristiwa ini memicu reaksi dari berbagai pihak, mulai dari Istana hingga organisasi masyarakat sipil, yang menyoroti aspek keselamatan dan relevansi pelatihan militer bagi warga sipil.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro angkat bicara terkait insiden tersebut. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (24/6), ia menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi dan evaluasi. Namun, ia menegaskan bahwa program KDKMP dan KNMP akan tetap berjalan. "Program Koperasi Merah Putih tentu tetap lanjut," ujarnya, seraya menambahkan bahwa setiap kejadian akan ditangani sesuai prosedur dan dipisahkan dari kelanjutan program.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengonfirmasi ketiga korban adalah Anisa Muyassaroh yang meninggal akibat heat stroke di Balikpapan, Yonanda Muhammad Taufiq yang mengalami cardiac arrest di Baturaja, dan Novia Rahmadhani Sihotang yang diduga mengidap tuberkulosis di Jakarta. Menurut Brigjen Rico Ricardo Sirait, Karo Infohan Setjen Kemenhan, para peserta telah menjalani seleksi dan pemeriksaan kesehatan sebelum pelatihan. Meski demikian, kritik tajam datang dari anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap materi pelatihan militeristik. "Latihan menembak, baris-berbaris, panas-panasan, ya dikurangi. Lebih baik diberikan pelatihan tentang manajemen koperasi," ujar mantan perwira tinggi TNI itu.

Amnesty International Indonesia menjadi salah satu pengkritik paling vokal. Direktur Eksekutif Usman Hamid dalam pernyataan resminya, Rabu (24/6), mempertanyakan transparansi pemerintah karena kabar duka baru diumumkan beberapa hari setelah korban dimakamkan. "Patut disayangkan warga harus meregang nyawa hanya karena mengikuti pelatihan program pemerintah yang bermasalah sejak awal," ujarnya. Usman juga menilai pelatihan militer bagi calon pengelola koperasi adalah bentuk militerisasi sipil yang keliru dan berisiko membangkitkan kembali bayang-bayang dwifungsi era Orde Baru. Ia mendesak agar kegiatan tersebut dihentikan dan diganti dengan pelatihan manajemen usaha yang dialogis.

Kritik serupa juga datang dari kalangan akademisi dan pegiat HAM yang menekankan bahwa dominasi militer di ruang sipil tidak pernah menjadi solusi efektif. Mereka mengingatkan bahwa pengalaman Orde Baru menunjukkan militerisme justru berujung pada pelanggaran HAM. Dalam konteks Indonesia, di mana isu militerisasi sipil masih sensitif, kejadian ini memicu pertanyaan mendasar: sejauh mana negara boleh menggunakan pendekatan militer dalam program pemberdayaan masyarakat? Apakah risiko keselamatan peserta sudah diperhitungkan secara matang?

Ke depan, pemerintah dihadapkan pada tekanan untuk tidak hanya mengevaluasi aspek teknis pelatihan, tetapi juga mempertimbangkan ulang filosofi di balik program yang menyasar 35 ribu warga ini. Jika tidak, tragedi serupa berpotensi terulang, dan kepercayaan publik terhadap program-program prioritas nasional bisa tergerus. Pertanyaan yang menggantung: akankah pemerintah benar-benar mendengar kritik dan melakukan perubahan substansial, atau sekadar menjalankan mitigasi temporer?