Dua Sekolah di Jepang Mewajibkan Siswa Telanjang Dada saat Pemeriksaan Kesehatan, Picu Kontroversi

Dua sekolah negeri di Kawasaki, Jepang, menjadi sorotan setelah terungkap mewajibkan siswa menjalani pemeriksaan kesehatan dalam kondisi telanjang dada atau tanpa pakaian dalam. Praktik ini berlangsung meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan pedoman pada Januari 2024 yang secara khusus meminta sekolah mempertimbangkan perasaan dan privasi siswa.

Kebijakan kontroversial itu terkuak dalam sidang umum Dewan Kota Kawasaki pada 22 Juni lalu, ketika anggota dewan Takuya Tsukimoto mempertanyakan prosedur pemeriksaan kesehatan di sekolah setempat. Berdasarkan survei sukarela terhadap 21 sekolah dasar dan menengah pertama di kota tersebut, dua sekolah mengakui meminta siswa melepas baju olahraga dan pakaian dalam selama pemeriksaan. Dalam beberapa kasus, siswa diminta melepas pakaian dalam, lalu baju mereka disingsingkan untuk pemeriksaan dokter.

Praktik ini kontras dengan prosedur di rumah sakit kota Kawasaki untuk pasien dewasa. Kepala Biro Manajemen Rumah Sakit Kota Kawasaki menyatakan bahwa pemeriksaan untuk perempuan dewasa dilakukan dengan memperhatikan privasi, misalnya dengan meletakkan stetoskop di bawah pakaian tanpa harus membuka baju. Perbedaan perlakuan ini memicu pertanyaan tentang mengapa standar privasi yang lebih rendah diterapkan pada anak-anak.

Dinas Pendidikan Kota Kawasaki membela praktik tersebut dengan alasan bahwa dokter menerapkan penilaian profesional dan menangani masalah ini dengan kesadaran bersama sekolah. Namun, mereka juga mengakui perlunya survei menyeluruh ke semua sekolah dan diskusi dengan organisasi terkait, mengingat variasi metode pemeriksaan antar sekolah. Pemerintah kota menyatakan akan membahas langkah ke depan dengan organisasi terkait.

Yuko Higashi, profesor di Osaka Metropolitan University yang ahli dalam pendidikan seks, mengecam keras praktik tersebut. Menurutnya, dalam pendidikan tentang zona privat—bagian tubuh yang biasanya tertutup baju renang dan mulut—siswa diajarkan otonomi tubuh dan pentingnya persetujuan. “Mengabaikan ekspresi ketidaknyamanan dan membuat mereka tidak berdaya dengan dalih ‘demi kebaikanmu sendiri’ adalah pendekatan yang kasar,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa mewajibkan siswa telanjang dada adalah pendekatan yang mengutamakan efisiensi demi kenyamanan sekolah dan orang dewasa, bukan kepentingan siswa.

Higashi mendesak sekolah untuk mencari cara meminimalkan eksposur yang tidak perlu dan menciptakan lingkungan di mana semua siswa, tanpa memandang jenis kelamin, dapat menjalani pemeriksaan tanpa rasa ragu. Kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan privasi anak di lingkungan sekolah masih perlu diperkuat, tidak hanya di Jepang tetapi juga di negara lain termasuk Indonesia.

Di Indonesia, praktik pemeriksaan kesehatan sekolah umumnya masih mengizinkan siswa mengenakan pakaian dalam, namun kasus serupa pernah dilaporkan di beberapa daerah. Kejadian di Kawasaki ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi sekolah-sekolah di Indonesia untuk memastikan prosedur pemeriksaan kesehatan menghormati hak privasi dan kenyamanan siswa, sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Pertanyaannya, apakah sekolah-sekolah di Indonesia sudah memiliki pedoman yang jelas dan tegas mengenai hal ini?