Tito Karnavian Turun ke Jayapura Pastikan Program Bedah Rumah Tepat Sasaran

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan inspeksi mendadak ke Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, pada Minggu (21/6) untuk memantau realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Langkah ini diambil guna memastikan bahwa program perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan tepat sasaran, khususnya di kawasan Indonesia Timur yang kerap tertinggal dalam hal infrastruktur permukiman.

Dalam kunjungannya, Tito menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan simbol dimulainya renovasi atau bedah rumah sebanyak 22.379 unit di seluruh Tanah Papua. Dari jumlah itu, 4.500 unit berada di Provinsi Papua. Program ini merupakan inisiatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.

Tito menjelaskan bahwa rumah-rumah yang menerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan memang dalam kondisi rusak berat. Ciri-ciri kerusakan meliputi dinding yang lapuk, fondasi tidak kokoh, dan atap yang bocor saat hujan. “Rumah yang kami bantu ini memang layak untuk mendapatkan perbaikan,” ujarnya dalam keterangan resmi Kemendagri.

Mendagri menyoroti tingginya persentase rumah tidak layak huni di Papua yang mencapai 30 persen—artinya satu dari tiga rumah di wilayah tersebut tidak memenuhi standar kelayakan. Angka ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Menurut Tito, beban tersebut tidak mungkin ditanggung sendiri oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah difokuskan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah pusat melalui program BSPS menjadi krusial.

“Ini lompatan yang belum pernah ada sebelumnya. Kepala daerah harus mendukung penuh agar program ini berhasil,” kata Tito. Ia juga mengajak para bupati dan wali kota di Papua untuk aktif mengawal pelaksanaan BSPS di wilayah masing-masing, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Program BSPS sendiri merupakan skema bantuan stimulan yang diberikan kepada masyarakat untuk membangun atau memperbaiki rumah secara swadaya. Pemerintah menyediakan dana pendamping, sementara penerima bantuan menyumbangkan tenaga dan material tambahan. Model ini dinilai efektif untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat.

Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta transparansi dalam penyaluran bantuan. Pertanyaan yang masih mengemuka adalah bagaimana memastikan agar 22.379 rumah benar-benar selesai tepat waktu dan sesuai standar, mengingat medan di Papua yang sulit dan distribusi logistik yang terbatas.