Jepang Targetkan Digitalisasi Penuh Bea Cukai Bandara pada 2030: Siap Sambut 60 Juta Turis
Baca dalam 60 detik
- Kementerian Keuangan Jepang mengumumkan digitalisasi total deklarasi bea cukai di bandara pada 2030, menggantikan formulir kertas yang masih dominan.
- Langkah ini merupakan bagian dari strategi ambisius menarik 60 juta wisatawan per tahun, dengan sistem berbasis QR code dan AI untuk pemeriksaan barang.
- Bagi Indonesia, inovasi ini menjadi tolok ukur modernisasi pelayanan imigrasi dan bea cukai di tengah target kunjungan wisatawan mancanegara yang terus meningkat.
Jepang berencana mengubah total sistem deklarasi bea cukai di bandara menjadi serba digital pada 2030, sebuah langkah strategis untuk mengakselerasi arus wisatawan asing yang ditargetkan mencapai 60 juta kunjungan per tahun. Kementerian Keuangan Jepang, Selasa (24/6), merilis cetak biru bernama "Smart and Secure Border Control: Customs Vision 2030" yang akan menghapuskan formulir kertas secara bertahap.
Dalam skema baru ini, setiap penumpang cukup mengisi data pribadi secara daring dan menerima kode QR yang dipindai saat tiba di bandara. Prosedur ini berlaku untuk barang bawaan pribadi maupun kiriman yang menyertai perjalanan. Meski sistem elektronik sebenarnya sudah diperkenalkan sejak 2019, kenyataannya hingga April 2026 hampir separuh dari seluruh deklarasi masih menggunakan kertas. Artinya, transisi penuh ke digital membutuhkan waktu lebih dari satu dekade.
Selain deklarasi penumpang, pemerintah Jepang juga akan mengadopsi kecerdasan buatan (AI) untuk memeriksa barang impor dalam jumlah kecil yang kian melonjak. Bandara-bandara utama seperti Narita dan Osaka akan menjadi percontohan penerapan sistem AI pada 2030. Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja dan peralatan di tengah lonjakan volume barang kiriman lintas batas.
Kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari target ambisius pariwisata Jepang. Dengan jumlah pengunjung yang terus meningkat—melampaui 40 juta pada tahun lalu—beban petugas bea cukai menjadi semakin berat. Digitalisasi diharapkan mampu memangkas waktu antrean dan mengurangi kontak fisik, sekaligus meningkatkan akurasi pemeriksaan. Menurut Kementerian Keuangan, sistem digital juga akan memperkuat keamanan perbatasan karena data penumpang tercatat secara real-time.
Bagi Indonesia, transformasi digital bea cukai Jepang menawarkan pelajaran berharga. Indonesia sendiri tengah mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara yang terus dinaikkan setiap tahun. Bandara-bandara utama seperti Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, dan Kualanamu masih mengandalkan formulir kertas untuk deklarasi barang penumpang. Padahal, volume penumpang internasional sudah mendekati level pra-pandemi. Tanpa modernisasi serupa, risiko kemacetan di pintu masuk dan ketidakpuasan wisatawan bisa meningkat.
Langkah Jepang juga mengindikasikan pergeseran global menuju border control yang lebih cerdas. Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia sudah lebih dulu mengadopsi sistem e-gate dan deklarasi digital. Jika Indonesia ingin bersaing sebagai destinasi wisata unggulan, adopsi teknologi serupa tampaknya tidak bisa ditunda lagi. Apalagi, jumlah wisatawan Jepang ke Indonesia juga cukup signifikan, dan mereka sudah terbiasa dengan kemudahan layanan digital di negaranya.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: seberapa cepat Indonesia bisa meniru langkah Jepang? Dengan anggaran terbatas dan koordinasi lintas kementerian yang kerap lambat, target 2030 mungkin terlalu optimistis. Namun, tekanan dari industri pariwisata dan maskapai penerbangan bisa menjadi katalis untuk mempercepat transformasi. Jepang sendiri mengakui bahwa transisi penuh ke digital membutuhkan waktu lebih dari sepuluh tahun sejak uji coba pertama. Artinya, Indonesia masih punya waktu untuk belajar dari pengalaman Negeri Sakura tersebut.
