Inggris Siapkan Aturan Baru agar Piala Dunia dan Olimpiade Tetap Gratis di Era Streaming

Pemerintah Inggris bersiap merevisi undang-undang penyiaran olahraga yang sudah berusia hampir tiga dekade, dengan memasukkan hak siar digital untuk ajang-ajang 'mahkota' seperti Piala Dunia, Olimpiade, dan final Wimbledon ke dalam rezim siaran gratis. Langkah ini menjadi respons terhadap perubahan perilaku menonton masyarakat yang kini semakin bergantung pada layanan streaming.

Regulasi yang berlaku saat ini, yang dirancang pada 1996, hanya melindungi siaran langsung televisi konvensional. Pada masa itu, hanya 4 persen rumah tangga Inggris yang memiliki akses internet. Kini, dengan penetrasi internet yang hampir universal, celah hukum memungkinkan hak siar on-demand dijual ke platform berbayar seperti Netflix atau Discovery+, sehingga pemirsa harus merogoh kocek untuk menonton ulang pertandingan favorit mereka.

Menteri Kebudayaan Lisa Nandy menyatakan bahwa perubahan ini penting untuk menjaga semangat kebersamaan nasional. "Dengan kick-off larut malam, banyak keluarga saat ini mengikuti Piala Dunia dengan menonton ulang di pagi hari. Kami melindungi akses itu untuk masa depan," ujarnya dalam pernyataan resmi. Nandy menambahkan bahwa aturan baru ini akan memastikan hak siar digital untuk ajang olahraga terbesar harus ditawarkan terlebih dahulu kepada penyiar publik, seperti BBC dan ITV.

Langkah ini merupakan bagian dari media green paper yang akan diterbitkan pekan ini. Selain Piala Dunia dan Olimpiade, daftar 'mahkota' juga mencakup final Piala FA, Grand National, dan final Wimbledon. Namun, pemerintah menegaskan tidak akan memperluas daftar tersebut, meskipun ada tekanan untuk memasukkan Kejuaraan Six Nations Rugby. Menurut pemerintah, keseimbangan saat ini sudah tepat: melindungi akses publik ke momen-momen besar, namun tetap memberi ruang bagi penyelenggara untuk meraih pendapatan dari penjualan hak siar.

Rekomendasi untuk merevisi aturan ini sebenarnya sudah muncul sejak 2022, saat Komite Pemilihan Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga Inggris mendesak pemerintah sebelumnya untuk meninjau ulang perlindungan terhadap konten digital. Namun, baru sekarang pemerintah benar-benar bergerak, seiring dengan semakin populernya layanan streaming dan perubahan kebiasaan menonton generasi muda.

Bagi Indonesia, langkah Inggris ini bisa menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan penyiaran olahraga. Di dalam negeri, momen seperti final Piala AFF atau pertandingan timnas seringkali hanya bisa dinikmati melalui platform berbayar, memicu keluhan publik. Regulasi serupa, jika diterapkan, bisa memastikan akses gratis ke ajang-ajang yang dianggap sebagai 'mahkota' olahraga nasional, seperti final Piala Indonesia atau pertandingan kualifikasi Piala Dunia.

Ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan publik dengan hak komersial penyelenggara. Apakah model Inggris yang selektif ini bisa bertahan di tengah gempuran raksasa streaming global? Atau justru akan memicu pergeseran strategi penjualan hak siar ke arah yang lebih eksklusif? Pertanyaan ini akan terus mengemuka seiring evolusi industri penyiaran olahraga.