Di Balik Meja Makan: Cara Perdana Menteri Jepang Merajut Kembali Dukungan Internal

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengubah pendekatan politiknya dengan lebih sering meluangkan waktu untuk bersantap bersama para petinggi partai yang berkuasa. Langkah ini dinilai sebagai upaya meredam gejolak internal yang muncul akibat gaya kepemimpinannya yang tegas dan kerap mengambil keputusan sepihak.

Dalam beberapa bulan terakhir, Takaichi tercatat menggelar sejumlah jamuan kerja dengan anggota senior Partai Demokrat Liberal (LDP) dan koalisi. Catatan harian perdana menteri yang dikumpulkan Kyodo News menunjukkan, dalam dua bulan sejak April 2026, jumlah jamuan kerja yang melibatkan Takaichi sudah melampaui total jamuan selama lima bulan sebelumnya. Lonjakan ini terjadi setelah pengesahan anggaran negara fiskal 2026 pada 7 April, yang memicu ketegangan di internal koalisi.

Ketegangan internal terutama berasal dari keputusan Takaichi yang mendadak menggelar pemilu umum lebih awal, serta desakannya untuk mengesahkan anggaran negara tepat waktu di tengah jadwal parlemen yang sudah padat. Sejumlah anggota LDP di majelis tinggi (House of Councillors) merasa ditekan karena harus bernegosiasi dengan oposisi yang marah. "Perdana menteri sebelumnya tidak menyadari keretakan yang semakin lebar," ujar seorang sumber dekat Takaichi, merujuk pada friksi antara Takaichi dan anggota LDP di majelis tinggi.

Situasi ini diperparah oleh posisi koalisi yang tidak memiliki mayoritas di majelis tinggi. Dukungan oposisi menjadi kunci untuk meloloskan anggaran dan rancangan undang-undang. Berbeda dengan majelis rendah (House of Representatives) yang dikuasai koalisi setelah pemilu Februari, di majelis tinggi Takaichi harus bermain lebih luwes. Hal inilah yang mendorongnya untuk lebih sering turun tangan secara personal.

Salah satu momen penting terjadi pada akhir Mei, ketika Takaichi mengundang Junichi Ishii, sekretaris jenderal LDP di majelis tinggi, untuk makan malam di kediaman resminya. Ishii dikenal sebagai sosok yang kerap berseberangan dengan Takaichi. Ia bahkan membentuk kelompok yang berisi puluhan anggota LDP majelis tinggi, yang ditafsirkan sebagai upaya menunjukkan pengaruh untuk mengimbangi administrasi Takaichi. Dalam pertemuan tersebut, keduanya saling berbagi cerita pribadi dan bertukar kado berupa kosmetik serta sabun—sebuah isyarat yang menurut sejumlah sumber menandai membaiknya hubungan mereka.

“Perdana menteri sebelumnya tidak menyadari keretakan yang semakin lebar,” — sumber dekat Takaichi.

Peningkatan aktivitas sosial ini terjadi di saat sidang parlemen saat ini memasuki minggu-minggu terakhir. Kemampuan Takaichi untuk menggalang dukungan koalisi yang lebih luas akan diuji dalam sejumlah agenda kontroversial, seperti rancangan undang-undang yang mengkriminalisasi penodaan bendera Jepang dan pemotongan jumlah kursi anggota parlemen. Meskipun popularitas Takaichi di mata publik relatif stabil sejak menjabat pada Oktober 2025, kritik dari internal partai terhadap gaya politiknya yang dianggap "high-handed" masih terus mengemuka.

Bagi Indonesia, dinamika politik Jepang ini menarik dicermati mengingat Jepang merupakan mitra dagang utama dan investor signifikan di sektor infrastruktur serta manufaktur. Stabilitas politik di Jepang berpengaruh langsung terhadap kelancaran proyek-proyek bilateral dan iklim investasi. Ketidakpastian di tubuh koalisi bisa berdampak pada kebijakan luar negeri Jepang, termasuk komitmennya terhadap kerja sama regional di Indo-Pasifik.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah pendekatan personal Takaichi ini cukup untuk menjembatani perpecahan internal, atau justru akan menjadi bumerang karena dianggap sebagai bentuk nepotisme politik. Sejumlah pengamat memperkirakan Takaichi akan terus mengadakan jamuan serupa untuk menjaga kohesi koalisi, terutama menjelang pemilihan presiden partai yang akan datang.