Krisis Hormuz Dongkrak Urgensi Kode Etik Laut China Selatan: ‘Hadiah ASEAN untuk Dunia’

Krisis di Selat Hormuz yang memicu lonjakan harga minyak global telah memberikan dorongan baru bagi ASEAN untuk segera menyelesaikan Kode Etik (COC) di Laut China Selatan. Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro menyebut kesepakatan itu sebagai "hadiah ASEAN untuk dunia" yang dapat mencegah terulangnya skenario titik rawan maritim seperti di Timur Tengah.

Dalam wawancara eksklusif dengan The Straits Times di Manila, Lazaro menegaskan bahwa pengalaman gangguan pelayaran di Selat Hormuz sejak Februari lalu menjadi pengingat betapa rentannya kawasan Asia Tenggara terhadap krisis maritim di luar kendali mereka. "Kami tidak ingin memiliki situasi seperti Selat Hormuz—dengan titik-titik rawan itu," ujarnya, seraya menambahkan bahwa dunia akan menghargai jika ASEAN mampu menghasilkan COC yang mengikat.

Filipina, yang memegang keketuaan ASEAN sepanjang 2026, menargetkan penyelesaian COC pada akhir tahun ini—sebuah ambisi yang telah berlangsung lebih dari dua dekade. Empat negara anggota ASEAN—Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam—memiliki klaim yang tumpang tindih dengan China di perairan tersebut. Lazaro berulang kali menekankan bahwa COC harus bersifat mengikat secara hukum dan merujuk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Namun, negosiasi masih dihadapkan pada empat isu utama yang belum terselesaikan: sifat mengikat hukum, cakupan geografis, hubungan dengan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan 2002 yang tidak mengikat, serta kerangka acuan. Bahkan definisi "pengendalian diri" pun masih menjadi perdebatan setelah hampir satu dekade perundingan. Meski begitu, Lazaro optimistis target 2026 dapat tercapai. "Saya seorang optimis, sekaligus pragmatis," katanya.

Krisis energi yang dipicu konflik Iran juga mendorong ASEAN untuk memperkuat ketahanan energi regional. Pada KTT ASEAN di Cebu bulan Mei, para pemimpin kembali menyerukan ratifikasi Perjanjian Keamanan Minyak ASEAN (APSA), pembangunan cadangan bahan bakar regional, dan percepatan proyek Jaringan Listrik ASEAN. Namun, para analis meragukan efektivitas APSA karena skema berbagi bahan bakar bersifat sukarela atau komersial. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr sendiri mengakui masih banyak detail operasional yang perlu diselesaikan, termasuk cara penyimpanan dan prioritas saat kelangkaan.

Di sisi lain, ASEAN masih bergulat dengan krisis Myanmar yang telah berlangsung lima tahun sejak kudeta militer. Lazaro, yang juga menjabat utusan khusus ketua ASEAN untuk Myanmar, mengunjungi Naypyidaw pada Januari lalu sebagai menteri luar negeri ASEAN pertama yang melakukannya. Ia bertemu dengan berbagai kelompok, termasuk Pemerintah Persatuan Nasional. Namun, ia mengakui bahwa pembicaraan masih dalam tahap eksplorasi, terutama mengenai kapasitas pemerintahan baru Myanmar untuk mematuhi Konsensus Lima Poin. Kunjungan terakhir Menteri Luar Negeri Malaysia dan Indonesia ke Naypyidaw memicu spekulasi tentang kemungkinan penyesuaian sikap ASEAN terhadap junta, meskipun Lazaro enggan berspekulasi.

Ketegangan lain muncul dalam kebijakan luar negeri Filipina sendiri. Pendekatan diplomatik Kementerian Luar Negeri yang mengutamakan dialog dengan Beijing berbeda dengan sikap lebih keras Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr, yang di Forum Shangri-La mengkritik aktivitas China di perairan sengketa. Lazaro tidak menyangkal perbedaan tersebut, namun menegaskan bahwa arsitek kebijakan luar negeri adalah presiden. "Sekretaris Teodoro mungkin memiliki cara lain dalam menangani sesuatu. Seperti yang saya katakan, lembaga keamanan memiliki mandatnya sendiri," ujarnya.

Bagi Lazaro, keberhasilan keketuaan Filipina pada 2026 akan diukur dari dua hal: respons ASEAN yang kredibel terhadap krisis Timur Tengah dan penyelesaian COC. Manila berharap dapat menunjukkan kemajuan saat para pemimpin ASEAN bertemu di Manila pada November mendatang. Pertanyaannya, akankah optimisme Lazaro cukup untuk menjembatani perbedaan kepentingan di antara negara anggota dan China, atau justru krisis berikutnya yang akan memaksa kesepakatan?