Gerindra dan PDIP Kompak Kritik Wali Kota Solo soal Baliho Ultah Jokowi: Ada Apa dengan Anggaran?

Dua partai besar di Solo, Gerindra dan PDIP, kompak melayangkan kritik tajam kepada Wali Kota Respati Ardi atas pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 untuk Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Baliho yang terpasang di tujuh titik menggunakan fasilitas milik Pemerintah Kota Solo itu dinilai tidak proporsional dan berpotensi melanggar etika penggunaan anggaran daerah.

Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, mengungkapkan kekecewaannya karena perlakuan serupa tidak diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto saat berulang tahun. Padahal, Respati Ardi sendiri adalah kader Gerindra. "Kenapa ketika Pak Prabowo tidak ada ucapan? Ini membuat saya kecewa. Padahal beliau juga kader Gerindra," ujar Ardianto, Selasa (23/6). Ia menambahkan, informasi yang diterimanya menunjukkan baliho tersebut dipasang di tujuh titik dan semuanya menggunakan aset milik Pemkot Surakarta.

Tak hanya Gerindra, PDIP juga angkat bicara. Anggota Komisi II DPR Solo dari PDIP, Silvester Rony Kamtoro, mempertanyakan sumber pendanaan baliho tersebut. Ia menengarai adanya potensi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Silvester, uang rakyat seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. "Uang APBD harus untuk rakyat, bukan untuk perorangan," tegasnya. Ia juga menyoroti bahwa citra Jokowi saat ini identik dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sehingga pemasangan baliho itu bisa menimbulkan kecemburuan politik.

Kritik dari dua partai besar ini menunjukkan adanya ketegangan politik di tingkat lokal. Gerindra, yang merupakan partai penguasa di tingkat nasional, justru merasa tidak dihormati oleh kader sendiri. Sementara PDIP, yang selama ini berseberangan dengan Jokowi pasca-pemilu, memanfaatkan momentum ini untuk menyoroti potensi penyalahgunaan wewenang. Persoalan ini juga membuka kembali diskusi tentang batasan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan figur politik, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024.

Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Respati Ardi memilih sikap rendah hati. Ia mengakui bahwa pemasangan baliho itu adalah bentuk apresiasi atas jasa Jokowi saat menjabat Wali Kota Solo periode 2005-2012. "Masalah dari Pak Ketua kemarin, pokoknya saya salah. Siap salah," jawab Respati singkat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia tidak ingin memperpanjang polemik, namun juga tidak memberikan penjelasan rinci mengenai sumber dana dan proses perizinan baliho tersebut.

Ke depan, kasus ini berpotensi menjadi ujian bagi transparansi penggunaan APBD di Solo. Publik akan menanti apakah ada tindak lanjut dari DPRD atau lembaga pengawas keuangan daerah. Pertanyaan mendasar yang masih menggantung: apakah baliho semacam itu layak dibiayai uang rakyat, atau seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi?