Pemerintah Ghana Desak Kanada Tinjau Ulang Larangan Masuk Thomas Partey

Pemerintah Ghana secara resmi mendesak otoritas Kanada untuk meninjau kembali keputusan menolak visa masuk gelandang timnas, Thomas Partey, yang dinilai terlalu keras dan tidak adil. Langkah ini diambil setelah Partey dipastikan absen pada laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Panama di Toronto, Rabu (11/6), karena larangan masuk dari pemerintah Kanada.

Partey, 32 tahun, yang kini membela Villarreal setelah dilepas Arsenal, tengah menghadapi tujuh tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan kekerasan seksual yang melibatkan empat perempuan berbeda pada periode 2020–2022. Ia telah menyatakan tidak bersalah dan dijadwalkan menjalani persidangan tahun depan. Meski belum ada vonis, Kanada menerapkan aturan ketat yang melarang masuk individu yang memiliki catatan kriminal atau sedang dalam proses hukum.

Dalam pernyataan resmi, pemerintah Ghana menyebut keputusan Kanada bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah yang merupakan pilar fundamental sistem peradilan. Mereka menegaskan bahwa proses hukum di Inggris masih berjalan dan Partey belum dinyatakan bersalah. “Kami sedang melakukan pendekatan diplomatik aktif dengan pejabat Kanada dan berharap keputusan ini dapat dibatalkan,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Menariknya, Amerika Serikat justru memberikan izin masuk kepada Partey. Seorang pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menyatakan bahwa meskipun mengetahui kasus pengadilan yang menunggu, Partey belum dihukum sehingga visa tetap diterbitkan. Ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara dua negara tuan rumah Piala Dunia 2026—Kanada dan AS—dalam menangani pemain dengan status hukum belum inkrah.

Pelatih Ghana, Carlos Queiroz, sebelumnya menegaskan tidak ragu memanggil Partey ke skuad. Menurutnya, keputusan hukum harus dihormati, namun selama belum ada vonis, pemain berhak membela negaranya. Partey saat ini masih bergabung dengan pemusatan latihan di Boston dan diproyeksikan tampil pada dua laga berikutnya melawan Inggris dan Kroasia.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya regulasi imigrasi yang ketat namun tetap menjunjung asas keadilan. Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di dunia olahraga, negara tuan rumah acara internasional kerap dihadapkan pada dilema antara keamanan dan hak individu. Keputusan Kanada bisa menjadi preseden bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam menyusun kebijakan visa untuk atlet asing yang terlibat kasus hukum.

Ke depan, Ghana harus bersiap jika Partey kembali ditolak masuk Kanada saat babak gugur. Apakah diplomasi pemerintah Ghana cukup kuat untuk melunakkan sikap Ottawa? Atau justru akan memicu perdebatan soal kedaulatan imigrasi versus hak atlet? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa pekan ke depan.