Infantino Abaikan Krisis Visa Piala Dunia 2026, Serukan 'Chill, Relax'
Baca dalam 60 detik
- Presiden FIFA Gianni Infantino meremehkan serangkaian insiden penolakan visa dan deportasi yang menimpa ofisial, pemain, dan suporter jelang Piala Dunia 2026 di AS.
- Alih-alih mengkritik kebijakan imigrasi AS, Infantino justru memuji Presiden Donald Trump dan menyebut turnamen mustahil terselenggara tanpa dukungannya.
- Sikap Infantino memicu pertanyaan tentang independensi FIFA dan kemampuannya melindungi kepentingan peserta turnamen di tengah tekanan politik.
Presiden FIFA Gianni Infantino memilih bersikap santai di tengah gelombang kontroversi imigrasi yang menghantam Piala Dunia 2026. Dalam konferensi pers di Stadion Azteca, Meksiko, sehari sebelum laga pembuka, ia justru meminta semua pihak untuk "chill, relax" dan menerima bahwa FIFA tidak bisa mengendalikan segalanya.
Pernyataan itu muncul setelah sederet insiden memalukan: wasit asal Somalia Omar Artan dideportasi setelah 11 jam diinterogasi di Bandara Miami, striker Irak Aymen Hussein ditahan berjam-jam di Chicago, dan timnas Iran dipaksa bermarkas di Meksiko karena visa ditolak. Ribuan tiket suporter Iran juga dibatalkan sepihak oleh otoritas AS.
Infantino menyebut kasus Artan sebagai "sial" dan menolak mengkritik pemerintah AS. Sebaliknya, ia membela Presiden Donald Trump, mengklaim tanpa dukungannya Piala Dunia mustahil digelar di Amerika Serikat. "Saya tidak menyesali apa pun. Hubungan saya dengan Presiden Trump sangat baik," ujarnya.
Konteks Indonesia: Pengalaman serupa pernah dialami Indonesia saat dicabut hak tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 karena menolak kehadiran Israel. Kasus ini menunjukkan betapa politik dan imigrasi bisa menjadi alat tekan terhadap negara tuan rumah. Bagi Indonesia yang bermimpi menjadi tuan rumah Piala Dunia senior, ketegasan FIFA dalam melindungi peserta menjadi krusial.
Infantino juga membela kebijakan harga tiket yang dituding merugikan penggemar. Ia mengklaim harga sudah "akurat" untuk pasar Amerika Utara dan permintaan "belum pernah terjadi sebelumnya". Namun, penyelidikan oleh jaksa agung California, New Jersey, New York, dan Texas terus berlanjut.
Kritik menilai Infantino gagal memanfaatkan momentum untuk menekan AS agar memberikan kelonggaran imigrasi. Alih-alih, ia membandingkan situasi dengan Inggris 1966 yang sempat menolak masuknya Korea Utara, dan menyebut FIFA bukan "raja dunia" yang bisa mengatur pemerintah.
Pertanyaan besarnya: apakah FIFA masih memiliki kendali atas turnamennya sendiri? Atau justru menjadi alat legitimasi bagi kebijakan imigrasi yang diskriminatif? Dengan semakin menguatnya politik identitas di AS, masa depan Piala Dunia sebagai ajang olahraga universal patut dipertanyakan.
