Anak Muda Marginal di Indonesia: Korban Diam-Diam Krisis Iklim yang Tak Mereka Sadari
Baca dalam 60 detik
- Studi PUSKAPA 2024 mengungkap anak-anak dan remaja dari keluarga miskin di Jakarta, Pekalongan, dan Pontianak mengalami dampak perubahan iklim bertahap—seperti suhu ekstrem dan air bersih mahal—namun menganggapnya hal biasa.
- Empat bentuk ketidakadilan iklim menimpa kelompok ini: prosedural, distributif, antargenerasi, dan epistemik, yang diperparah minimnya partisipasi mereka dalam kebijakan.
- Para peneliti mendorong pemerintah dan masyarakat sipil untuk menciptakan ruang partisipasi aman dan berdampak agar suara anak muda marginal didengar dalam aksi iklim.

Cuaca yang kian panas, kabut asap yang mengganggu napas, serta harga air bersih yang terus meroket—bagi anak-anak dan remaja dari keluarga miskin di Indonesia, pemandangan ini bukan lagi kejutan, melainkan rutinitas yang mereka jalani tanpa pernah mempertanyakannya. Sebuah studi partisipatif yang dilakukan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) pada 2024 menemukan bahwa kelompok rentan ini justru tidak menyadari bahwa mereka adalah korban diam-diam dari krisis iklim yang bekerja secara perlahan.
Penelitian yang melibatkan anak-anak dan kaum muda di Jakarta, Pekalongan (Jawa Tengah), dan Pontianak (Kalimantan Barat) itu mengungkap fakta ironis: meski mereka peka terhadap perubahan lingkungan di sekitar, sebagian besar tidak menyebut pengalaman itu sebagai “perubahan iklim”, apalagi “ketidakadilan iklim”. Keterbatasan akses terhadap bahasa politik, belum siapnya ruang partisipasi publik, serta desakan masalah ekonomi yang lebih mendesak membuat mereka menganggap kondisi tersebut sebagai kewajaran.
Fenomena ini oleh para akademisi disebut sebagai slow violence atau kekerasan perlahan—sebuah bentuk kekerasan yang bekerja bertahap, berlangsung lama, dan paling keras menghantam kelompok yang sudah termarjinalkan. Dampaknya memang tidak dramatis seperti banjir bandang atau tanah longsor, tapi sangat konkret: anak-anak kehilangan ruang bermain, remaja merasa asing di lingkungan sendiri, dan keluarga harus merogoh kocek lebih dalam hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Studi PUSKAPA mengidentifikasi sedikitnya empat bentuk ketidakadilan iklim yang dialami anak-anak dan kaum muda marginal. Pertama, ketidakadilan prosedural, ketika pemerintah tidak memberikan informasi yang cukup dan tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait iklim. Kedua, ketidakadilan distributif, di mana sumber daya dan bantuan yang diterima tidak sepadan dengan kemampuan mereka menghadapi dampak di masa depan. Ketiga, ketidakadilan antargenerasi, akibat minimnya strategi adaptasi jangka panjang dari pemerintah. Keempat, ketidakadilan epistemik, karena mereka tidak memiliki sarana dan kerangka konseptual untuk memahami serta mengekspresikan pengalaman mereka sebagai bentuk ketidakadilan.
Menurut para peneliti, kecenderungan pemerintah yang meremehkan dampak perubahan iklim bertahap—dengan asumsi masyarakat mampu pulih sendiri—menjadi akar masalah. Banyak intervensi iklim masih bertumpu pada rekayasa teknis seperti tanggul dan pompa, tanpa memahami kehidupan sosial ekonomi warga. Akibatnya, solusi teknis kerap memindahkan risiko atau bahkan menciptakan masalah baru. Data iklim yang ada pun belum mampu menangkap dampak halus seperti berkurangnya jam belajar anak, membengkaknya biaya air, atau hilangnya rasa aman di lingkungan tempat tinggal.
Lantas, apa yang harus dilakukan? Studi ini menekankan perlunya partisipasi bermakna bagi anak dan kaum muda. Langkah pertama adalah memberi ruang bagi mereka untuk memulai dari pengalaman sendiri, bukan dari kerangka orang dewasa. Kedua, mereka perlu dibantu menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan struktur yang lebih besar, misalnya dengan memperkenalkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Ketiga, ruang partisipasi harus aman, bebas dari tekanan dan paksaan. Keempat, partisipasi harus berdampak—mereka perlu saluran untuk mengubah keresahan menjadi aksi nyata, mulai dari skala kecil seperti mengurangi kendaraan bermotor hingga aktif di komunitas lingkungan.
Anak-anak dan kaum muda marginal sejatinya sudah lama beradaptasi dengan krisis iklim. Namun, kemampuan bertahan mereka tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketidakadilan yang mereka alami. Pemerintah perlu mendefinisikan perubahan iklim secara lebih luas, masyarakat sipil dan aktivis perlu memperkuat kesadaran kritis kaum muda, sementara akademisi dan peneliti ditantang untuk mengembangkan metode yang lebih kreatif, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pertanyaan besarnya: akankah suara mereka yang paling rentan ini benar-benar didengar sebelum semuanya terlambat?



