Kelahiran Bayi Danny di Rumah Picu Seruan Aturan Baru di Hong Kong
Baca dalam 60 detik
- Pasangan di Hong Kong ditahan karena tidak mendaftarkan kelahiran putra mereka yang lahir di rumah, memicu perdebatan tentang celah hukum perlindungan bayi.
- Anggota parlemen menyerukan kerangka hukum yang mewajibkan pemeriksaan medis bagi bayi yang lahir di rumah, mengingat tidak ada aturan spesifik yang mengatur praktik tersebut.
- Kasus ini menyoroti risiko kesehatan bayi dan konflik antara hak orang tua memilih tempat melahirkan dengan kewajiban negara melindungi anak.

Kasus bayi Danny yang lahir di rumah dan tidak terdaftar secara resmi di Hong Kong mendorong desakan anggota parlemen setempat untuk segera merumuskan aturan khusus guna menjamin keselamatan dan kesehatan bayi yang dilahirkan di luar fasilitas medis. Orang tua Danny, Tsang Wai-bong dan Kwan Pui-sin, ditangkap pekan lalu atas dugaan penelantaran anak karena gagal mendaftarkan kelahiran putra mereka yang kini berusia dua bulan.
Polisi Hong Kong mengonfirmasi bahwa hasil tes DNA membuktikan keduanya adalah orang tua kandung Danny. Namun, proses registrasi kelahiran masih tertunda karena membutuhkan bukti tambahan. Pasangan itu sebelumnya menolak menyerahkan sampel DNA dengan alasan data tersebut bersifat sensitif. Mereka akhirnya setuju setelah ditahan dan kini telah dibebaskan dengan jaminan HK$1.000.
Anggota parlemen sektor kesejahteraan sosial, Grace Chan Man-yee, menilai kasus ini memperlihatkan adanya kekosongan hukum yang serius. “Undang-undang yang ada hanya mengatur tindakan bidan atau dokter serta pencatatan kelahiran. Tidak ada satu pun aturan yang secara langsung melindungi kesehatan bayi baru lahir ketika orang tua memilih melahirkan di rumah tanpa bantuan medis,” ujar Chan yang juga menjabat kepala eksekutif Hong Kong Council of Social Service.
Chan mendesak pemerintah Hong Kong untuk menyusun kerangka hukum yang jelas, termasuk mewajibkan orang tua membawa bayi yang lahir di rumah ke fasilitas medis dalam jangka waktu tertentu. “Hak anak atas kesehatan harus didahulukan di atas kebebasan orang tua memilih tempat melahirkan, terutama jika pilihan itu membahayakan bayi,” tegasnya. Saat ini, metode persalinan di rumah memang legal di Hong Kong, tetapi tidak ada ketentuan yang mengatur secara spesifik.
Legislator lainnya, Pendeta Peter Koon Ho-ming, juga mendorong revisi undang-undang. Menurutnya, kasus seperti ini jarang muncul karena masyarakat umumnya akan mencari pertolongan medis dalam situasi darurat. “Biasanya, undang-undang diamandemen ketika ada seseorang yang melakukan hal aneh,” katanya. Koon menambahkan bahwa pasangan itu masih harus menjalani serangkaian asesmen oleh Departemen Kesejahteraan Sosial sebelum dapat memperoleh kembali hak asuh Danny.
Kasus ini bermula dari unggahan pasangan tersebut di media sosial “Save Lily” yang menceritakan perjuangan mereka mempertahankan hak asuh anak perempuan kedua yang lahir di Finlandia pada 2021. Otoritas Finlandia menolak mendaftarkan kelahirannya karena alamat permanen orang tua di Hong Kong. Anak pertama mereka, juga lahir di rumah di Finlandia, meninggal pada usia satu bulan. Keluarga itu kemudian pindah ke Swedia, di mana Tsang dan Kwan ditangkap atas dugaan pencucian uang dan Lily ditempatkan di bawah perawatan otor setempat. Meski kasus pencucian uang dihentikan, perebutan hak asuh masih berlangsung. Sepulang ke Hong Kong, Danny lahir.
Departemen Imigrasi Hong Kong menyatakan terus mengumpulkan bukti untuk menyelesaikan registrasi kelahiran Danny, termasuk memverifikasi apakah ia benar-benar lahir di Hong Kong. Pihaknya juga meminta informasi dari pemerintah Swedia mengenai status anak perempuan pasangan tersebut yang masih dalam pengasuhan otoritas Swedia. Sementara itu, Danny telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Caritas Medical Centre dan hasil awal tidak menunjukkan cedera. Pengadilan memerintahkan ia ditempatkan di panti asuhan demi keselamatannya.
Ke depan, pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh Hong Kong adalah sejauh mana negara dapat mengintervensi pilihan pribadi orang tua demi melindungi anak. Kasus Danny menjadi ujian bagi keseimbangan antara hak individu dan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan generasi penerus.



