Inflasi Medis Mencekik: RS dan Asuransi Beradu Strategi Jaga Mutu Layanan

Lonjakan inflasi medis yang dipicu kenaikan harga bahan baku obat dan alat kesehatan impor kini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan layanan rumah sakit di Indonesia. Dalam forum Health Insurance Ecosystem Forum 2026 yang digelar CNBC Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Iing Ichsan Hanafi, mengungkapkan bahwa tekanan biaya ini telah dirasakan oleh 3.200 rumah sakit anggota asosiasi. Tanpa penanganan yang tepat, mutu layanan kesehatan bisa tergerus di tengah upaya pengendalian biaya.

Iing menjelaskan bahwa kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan mengalami kenaikan biaya layanan selama empat tahun terakhir, sementara pendapatan dari tarif INA-CBG tidak sebanding. Akibatnya, rumah sakit swasta harus menanggung beban operasional yang semakin berat. "Kenaikan bahan baku obat dan alat kesehatan impor berdampak langsung pada layanan kami. Ini bukan sekadar soal efisiensi, tapi juga soal menjaga kualitas pengobatan," ujarnya dalam diskusi yang dimoderatori Shafinaz Nachiar.

Untuk mengatasi persoalan ini, ARSSI tidak bergerak sendiri. Mereka menjalin kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, serta perusahaan asuransi swasta yang tergabung dalam Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT). Tujuannya adalah memperkuat ekosistem kesehatan agar lebih efisien tanpa mengorbankan mutu. Iing menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci untuk menekan inflasi medis yang terus meroket.

Dari sisi asuransi, Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Yulius Bhayangkara, menyebutkan bahwa inflasi medis telah mendorong lonjakan klaim asuransi kesehatan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi industri yang harus menjaga keseimbangan antara premi dan pembayaran klaim. "Kami tengah mempersiapkan produk-produk baru yang tidak hanya menguntungkan perusahaan asuransi, tetapi juga rumah sakit, farmasi, dan BPJS Kesehatan. Penguatan ekosistem adalah solusi jangka panjang," kata Yulius.

Bagi masyarakat Indonesia, situasi ini memiliki implikasi langsung. Premi asuransi kesehatan diperkirakan akan terus naik seiring meningkatnya biaya medis. Namun, jika kolaborasi antara rumah sakit, asuransi, dan pemerintah berhasil, pasien bisa tetap mendapatkan layanan berkualitas tanpa harus terbebani biaya yang tidak terkendali. Regulasi baru yang lebih ketat dari OJK juga diharapkan mampu menekan praktik mark-up biaya yang selama ini menjadi keluhan.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah skema kolaborasi ini mampu berjalan efektif di tengah kepentingan masing-masing pihak. Dengan inflasi medis yang diprediksi masih akan tinggi, rumah sakit dan asuransi harus berinovasi agar tidak saling mengorbankan. Masyarakat pun perlu lebih cerdas dalam memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.