Kalkulator Laut: Alat Baru untuk Mengukur Manfaat Ekosistem Pesisir dan Kesejahteraan Nelayan

Indonesia tengah mengembangkan sebuah platform bernama Ocean Calculator, atau kalkulator laut, yang dirancang untuk mengukur tidak hanya potensi ekonomi perairan, tetapi juga daya dukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Alat ini menjadi respons atas kebutuhan data komprehensif dalam merumuskan kebijakan ekonomi biru yang tidak merugikan kelompok rentan dan ekosistem laut.

Dikembangkan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia bersama University of New South Wales (UNSW), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Riau (UNRI), dan Universitas Mataram (UNRAM) sejak 2024, kalkulator ini mengintegrasikan data lingkungan, sosial, dan ekonomi sesuai standar internasional seperti Sistem Akuntansi Nasional dan Sistem Akuntansi Lingkungan-Ekonomi. Dengan teknologi geospasial, platform ini mampu memetakan luas dan kondisi ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang pada periode tertentu, sekaligus menghitung jasa ekosistem seperti perlindungan pantai dan penyerapan karbon.

Keunikan kalkulator ini terletak pada pendekatan social accounts yang mencatat peran gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam pengelolaan sumber daya laut. Artinya, platform tidak hanya menghitung luasan mangrove, tetapi juga mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling bergantung pada ekosistem tersebut. Data yang digunakan berasal dari sumber resmi seperti Peta Mangrove Nasional dan Peta Karang dan Lamun Nasional, serta mengacu pada inisiatif serupa dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Uji coba platform dilakukan di dua lokasi: Kelurahan Mundam, Dumai, Riau, dan Dusun Cemara, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di Mundam, kalkulator mendeteksi berkurangnya tutupan mangrove yang sebelumnya menjadi lokasi restorasi melalui program CSR. Akibatnya, gelombang dan abrasi mulai mengancam belasan bangunan warga. Forum rembuk yang melibatkan akademisi, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah merekomendasikan kelanjutan pemulihan mangrove serta pembangunan alat pemecah ombak (APO) yang didukung anggaran daerah.

Sementara di Dusun Cemara, kondisi mangrove dan terumbu karang justru membaik. Namun, perbaikan ekosistem tidak otomatis meningkatkan pendapatan nelayan karena harga ikan yang fluktuatif. Sebagai solusi, rembuk merekomendasikan pendirian koperasi perikanan yang dapat menstabilkan harga, menyediakan modal, dan mengelola stok hasil tangkapan. Koperasi ini diharapkan menjadi pembeli tetap bagi nelayan kecil, termasuk perempuan yang terlibat dalam pengolahan dan penjualan ikan.

Meski menjanjikan, platform ini masih menghadapi tantangan besar: data sosial yang belum mencakup seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, data kalkulator laut masih terbatas pada daerah uji coba. Namun, potensi perluasan data terbuka lebar, misalnya melalui program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mencatat umur, gender, lokasi, dan kepemilikan modal pelaku usaha. Integrasi data semacam itu akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih inklusif, melibatkan perempuan pesisir, nelayan skala kecil, dan kelompok difabel yang selama ini kurang terdengar.

Publik dapat mengakses Ocean Calculator pada 25 Juni mendatang untuk mengeksplorasi kekayaan laut di berbagai daerah. Pertanyaan besarnya, mampukah alat ini mendorong kebijakan pembangunan berbasis perairan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal dan daya dukung lingkungan, atau justru menjadi sekadar pajangan data tanpa dampak nyata?