Konflik Harimau-Manusia di Sumbar Meningkat: Delapan Insiden Terjadi Sejak Awal 2026

Delapan kali interaksi negatif antara harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan manusia tercatat di Sumatera Barat sejak awal 2026, menjadikan periode ini salah satu yang paling intens dalam sejarah konflik satwa liar di provinsi tersebut. Evakuasi terakhir dilakukan pada 21 Mei lalu di Kabupaten Pasaman, saat seekor harimau ditemukan terluka parah akibat terjerat jerat babi yang dipasang warga.

Data Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar menunjukkan tren fluktuatif kasus konflik: 33 insiden pada 2022, 34 insiden pada 2023, dan 21 insiden pada 2024. Namun, angka pada 2026 yang baru berjalan lima bulan sudah mendekati sepertiga total tahun sebelumnya. Kepala Resor Konservasi Wilayah II Maninjau BKSDA Sumbar, Ade Putra, mengonfirmasi bahwa insiden di Pasaman dan Palupuh merupakan bagian dari delapan kejadian serupa sejak Januari.

Rizaldi, pakar primatologi dan biokonservasi dari Universitas Andalas, menilai peningkatan interaksi ini lebih terkait dengan siklus reproduksi harimau ketimbang ledakan populasi. “Ada kepercayaan lokal bahwa musim kawin harimau terjadi sebelum Idul Adha. Pada masa itu, harimau jantan menjelajah lebih luas untuk mencari betina, sehingga potensi bertemu manusia meningkat,” jelasnya. Namun, dia juga menyoroti faktor habitat yang terganggu akibat pembukaan hutan lindung, seperti di koridor Lubuk Minturun menuju Padang, yang terdeteksi meluas melalui citra satelit dan drone thermal.

Erlinda C Kartika, Direktur Hutan Harimau, menambahkan bahwa faktor lain seperti bencana alam turut memperparah situasi. Longsor yang terjadi November lalu diduga memutus jalur jelajah harimau, memaksa mereka mencari teritori baru yang berdekatan dengan pemukiman. Menariknya, harimau yang tertangkap di Pasaman dan Palupuh masih berusia anakan, menandakan reproduksi di alam tetap berjalan baik. “Ini menunjukkan keberhasilan regenerasi, tetapi sekaligus alarm bahwa habitat mereka semakin sempit,” ujarnya.

Tommy Adam, Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, menyebut konflik berulang sebagai cerminan lemahnya perlindungan in situ oleh BKSDA. Menurutnya, kawasan habitat harimau di Sumbar sudah terfragmentasi akibat perubahan lahan, tambang emas ilegal di Suaka Margasatwa Malampah, dan perluasan perkebunan sawit di Cagar Alam Maninjau. “Respon cepat baru dilakukan setelah kejadian, sementara mitigasi pencegahan nyaris tidak berjalan,” kritiknya.

Dalam penanganan harimau yang terlibat konflik, Rizaldi menekankan pentingnya rehabilitasi dan pelepasliaran ke habitat alami, kecuali untuk individu yang pernah membunuh manusia atau memiliki cacat permanen. Namun, ia mengakui bahwa evakuasi dan rehabilitasi oleh BKSDA masih terkendala akses dan biaya. Hingga kini, belum ada standar kualitatif yang baku untuk menilai kesiapan harimau kembali ke alam liar.

Sementara itu, Erlinda mendorong larangan total penggunaan jerat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hidup berdampingan dengan harimau. Ia mencontohkan India, di mana home range harimau bisa lebih kecil jika ketersediaan mangsa mencukupi. “Pengayaan habitat dan respons cepat terhadap laporan konflik menjadi kunci,” pungkasnya.

Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah BKSDA dan pemerintah daerah mampu memperkuat upaya preventif sebelum konflik berikutnya terjadi? Atau, pola reaktif yang ada akan terus berulang, mengancam kelestarian harimau Sumatera yang tersisa kurang dari 400 individu di alam liar?