Merchant India Mulai Khawatir Biaya UPI: Subsidi Tak Lagi Menopang Sistem Pembayaran Terbesar Dunia

Parlemen India pada 10 Agustus lalu mengesahkan rancangan undang-undang yang membuka jalan bagi bank dan penyedia jasa pembayaran untuk mengenakan biaya kepada pedagang atas transaksi Unified Payments Interface (UPI) di atas ambang batas yang belum ditentukan. Langkah ini menandai berakhirnya kebijakan tanpa biaya yang berlaku sejak 2020, sebuah perubahan yang berpotensi mengubah lanskap pembayaran digital di negara dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa tersebut.

UPI, yang diluncurkan pada 2016 oleh National Payments Corporation of India (NPCI), telah menjadi tulang punggung transaksi ritel modern India. Berdasarkan data pemerintah, UPI kini menguasai 57 persen transaksi pengguna, melampaui uang tunai yang hanya 38 persen. Bahkan, laporan Dana Moneter Internasional (IMF) pada 2025 menyebutnya sebagai sistem pembayaran real-time terbesar di dunia berdasarkan volume. Namun, kesuksesan ini tidak datang tanpa biaya. Pemerintah India telah menggelontorkan sekitar 82,7 miliar rupee (sekitar Rp15,4 triliun) sebagai insentif selama empat tahun fiskal hingga Maret 2025 untuk mendorong adopsi UPI.

Kekhawatiran utama pelaku usaha adalah besaran biaya yang akan dibebankan. Meskipun Kementerian Keuangan India menyebut biaya tersebut nominal dan jauh di bawah biaya kartu kredit, pengusaha kecil menilai dampaknya bisa signifikan. Piyush Jhunjhunwala, CEO platform investasi Stockify, menggambarkan skenario sederhana: jika seorang pedagang memiliki margin keuntungan 2 persen dan dikenai biaya merchant 0,5 persen, maka seperempat labanya langsung hilang. Ia menegaskan bahwa biaya sekecil apa pun akan terasa berat bagi bisnis dengan margin tipis.

Di sektor restoran, kekhawatiran serupa juga mengemuka. Zorawar Kalra, Wakil Ketua National Restaurant Association of India (NRAI), menyebut UPI telah menjadi “sangat kritis” bagi bisnis restoran. Menurutnya, tidak adanya biaya transaksi UPI selama ini merupakan “keunggulan biaya yang sangat berarti” dibandingkan pembayaran kartu. Namun, jika biaya yang dikenakan mencapai 0,5 persen atau lebih, banyak restoran akan mulai mempertanyakan kemampuan mereka untuk menyerap biaya tersebut. Zachariah Jacob, pemilik jaringan restoran Mahabelly di Delhi, memperkirakan transaksi UPI di restorannya bisa mencapai 10 juta rupee per bulan. Dengan biaya 0,5 persen, ia harus mengeluarkan 50.000 rupee per bulan—jumlah yang signifikan untuk bisnis yang hanya menyimpan 7-8 persen pendapatan sebagai laba.

Di sisi lain, pemerintah India berargumen bahwa biaya diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sistem. Dalam pernyataan Agustus lalu, Kementerian Keuangan menyebut pertumbuhan UPI yang pesat menuntut peningkatan infrastruktur, keamanan siber, dan pencegahan penipuan. Mengandalkan subsidi saja dinilai “tidak layak untuk gelombang pertumbuhan berikutnya”. Ishan Sharma, kepala pertumbuhan Juspay, penyedia infrastruktur pembayaran, menambahkan bahwa biaya energi, server, dan tenaga teknis untuk membangun sistem ini terus meningkat. Namun, ia juga mengakui bahwa kunci kesuksesan UPI adalah pengalaman pengguna dan adopsi yang luas.

Pertanyaan besar yang mengemuka adalah bagaimana struktur biaya tersebut dirancang. Harsh Bhudolia, salah satu pendiri Takkada, platform pembayaran untuk distributor dan grosir, menyoroti bahwa biaya teknologi untuk memproses transaksi UPI senilai 50.000 rupee sebenarnya sama dengan transaksi 500 rupee. Namun, jika biaya dihitung berdasarkan persentase, maka biaya untuk transaksi besar akan 100 kali lipat lebih mahal. Ia mencontohkan, distributor saat ini terbiasa membayar biaya tetap 50-60 rupee untuk transfer via internet banking senilai 20.000-50.000 rupee. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar biaya UPI untuk transaksi bernilai besar dibatasi pada jumlah tetap, bukan persentase.

Tanvi Kanchan, Associate Director di Anand Rathi Share and Stock Brokers, menilai dampak biaya merchant UPI akan bervariasi antar bisnis. Pedagang yang menjual produk mahal akan terkena biaya lebih besar per transaksi, sementara bisnis dengan volume tinggi akan merasakan akumulasi biaya kecil. Ia menekankan bahwa margin menentukan apakah pedagang bisa menyerap biaya atau harus membebankannya ke konsumen. Bisnis dengan nilai transaksi tinggi tetapi margin tipis, seperti pengecer bahan bakar, grosir, dan distributor, akan paling rentan. Sebaliknya, bisnis dengan daya tawar harga yang kuat mungkin bisa menyerap biaya moderat.

Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, membela kebijakan ini dengan merujuk pada praktik di negara lain. Ia menyebut sistem pembayaran cepat di Brasil, Indonesia, Singapura, dan Thailand juga mengenakan biaya merchant. Namun, pelaku industri di India mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada perbandingan yang keliru. Kalra dari NRAI menegaskan, “Tujuan yang seharusnya adalah memonetisasi ekosistem secara cerdas tanpa membuat konsumen atau usaha kecil membayar untuk kesuksesannya.” Ia khawatir jika biaya terlalu tinggi, restoran akan terpaksa meminta pelanggan untuk tidak membayar dengan UPI—sebuah langkah yang kontraproduktif dengan ekosistem pembayaran digital yang telah dibangun India.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi pelajaran berharga. Sistem pembayaran cepat nasional seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang dikelola Bank Indonesia juga tengah berupaya meningkatkan volume transaksi. Meskipun saat ini belum ada rencana pengenaan biaya merchant untuk QRIS, wacana serupa bisa saja muncul di masa depan seiring meningkatnya biaya operasional dan kebutuhan investasi keamanan siber. Pengalaman India menunjukkan bahwa keseimbangan antara keberlanjutan sistem dan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah kunci. Jika Indonesia ingin menghindari gejolak serupa, regulator perlu merancang skema biaya yang adil, mungkin dengan ambang batas transaksi dan batas maksimal biaya, serta melibatkan asosiasi pedagang dalam pengambilan keputusan.

Ke depan, keputusan pemerintah India mengenai besaran ambang batas dan struktur biaya akan menjadi penentu. Apakah biaya tersebut akan dihitung berdasarkan persentase atau flat, dan pada level berapa, akan sangat memengaruhi reaksi pasar. Jika biaya terlalu tinggi, adopsi UPI bisa melambat, mengingat konsumen dan pedagang memiliki alternatif seperti kartu atau transfer bank. Namun, jika dirancang dengan bijak, biaya ini bisa menjadi sumber pendanaan untuk memperkuat infrastruktur dan keamanan sistem. Pertanyaannya, mampukah pemerintah India menyeimbangkan kepentingan jangka panjang ekosistem dengan daya tahan bisnis kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi? Jawabannya akan menentukan apakah UPI dapat terus menjadi model bagi sistem pembayaran digital global, termasuk di Indonesia.