Pekik Perlawanan Pejabat Anti-Basah: Komisioner Pangan India yang Menjadi Sensasi Media Sosial

Di tengah gemerlap Mumbai, seorang pegawai negeri berusia 51 tahun bernama Tukaram Mundhe telah mengubah cara India memandang keamanan pangan. Sejak menjabat sebagai komisioner pangan Maharashtra pada Mei lalu, ia melancarkan operasi besar-besaran yang menyita perhatian publik, dari dapur restoran mewah hingga gudang perusahaan ritel daring. Hasilnya? Ribuan izin usaha dicabut, belasan ribu keluhan masuk, dan nama Mundhe kini dikenal luas sebagai 'pembasmi' pelanggaran higienitas.

Langkah Mundhe bukan tanpa kontroversi. Di satu sisi, konsumen bersorak melihat penindakan yang cepat dan transparan. Namun, asosiasi restoran dan sejumlah pengadilan menuding pendekatannya terlalu 'sok kuasa' dan mengabaikan prosedur hukum yang berlaku. Perseteruan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah revolusi keamanan pangan yang digagas satu orang ini akan bertahan lama?

Data yang dipaparkan di parlemen India pada Juli lalu menunjukkan betapa parahnya masalah ini. Dari 223.808 sampel makanan yang diuji sepanjang 2025-2026, hampir satu dari lima sampel dinyatakan tidak layak, entah karena mengandung zat berbahaya, di bawah standar, atau salah label. Angka ini menjadi pembenaran bagi Mundhe untuk bertindak agresif. Hingga akhir Juli, departemennya telah melakukan lebih dari 3.100 inspeksi, mencabut sekitar 300 izin, dan menerbitkan lebih dari 1.000 surat peringatan perbaikan. Portal pengaduan baru yang diluncurkannya bahkan menerima lebih dari 16.000 laporan dalam tiga bulan pertama.

Pendekatan 'jemput bola' ini memang berhasil membuat masalah keamanan pangan yang selama ini tersembunyi menjadi sorotan. Pawan Agarwal, mantan kepala regulator pangan India, menilai bahwa yang dilakukan Mundhe adalah membuat masalah higienitas menjadi terlihat. "Hygiene selalu menjadi masalah di sini. Yang Mundhe lakukan berbeda adalah membuatnya terlihat," ujarnya. Namun, di balik popularitasnya yang melonjak—kini ia memiliki 3,8 juta pengikut di Instagram—terdengar protes dari industri kuliner. Mereka menilai tindakan seperti mempermalukan pelaku usaha di depan umum dan penangguhan izin mendadak untuk pelanggaran sepele justru menciptakan kepanikan, bukan perbaikan. Niranjan Laxman Shetty, ketua hukum Asosiasi Hotel dan Restoran India, mengkritik bahwa pendekatan yang terlalu keras hanya akan membuat pelaku usaha takut, bukan sadar.

Kritik juga datang dari meja hijau. Pada Agustus lalu, Pengadilan Tinggi Bombay memerintahkan departemen Mundhe membayar kompensasi 500.000 rupee (sekitar Rp95 juta) kepada sebuah toko manisan yang izinnya dicabut, padahal hasil inspeksi ulang menunjukkan toko tersebut 98% patuh. Majelis hakim menyebut niat regulator itu 'terpuji', tetapi tindakannya 'berlebihan'. Mereka bahkan mempertanyakan apakah pengawasan yang sama ketatnya juga diterapkan pada institusi pemerintah. Menariknya, sehari setelah kritik itu, tim Mundhe langsung menginspeksi kantin di kompleks pengadilan tinggi dan menemukan pelanggaran. Bagi Mundhe, ini adalah bukti bahwa aturan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

Bagi Indonesia, fenomena Mundhe memberikan pelajaran berharga. Di tengah maraknya kasus makanan kadaluarsa dan jajanan mengandung bahan berbahaya, langkah tegas seperti yang dilakukan Mundhe bisa menjadi contoh. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak boleh bergantung pada satu figur. Sistem yang kuat, pengawasan yang konsisten, dan partisipasi publik adalah kunci. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap memiliki 'Mundhe' sendiri yang berani membersihkan industri pangannya dari pelanggaran?

Saat ini, fokus Mundhe telah meluas ke sekolah-sekolah, melarang penjualan makanan tinggi gula, garam, dan lemak dalam radius 50 meter. Pedagang kaki lima pun mulai merasakan dampaknya. Yuvraj Yadav, penjual sandwich di pinggiran Mumbai, mengaku beralih dari kertas koran bekas ke kertas minyak setelah larangan penggunaan koran untuk membungkus makanan diberlakukan. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: apa yang terjadi setelah Mundhe dipindahtugaskan? Agarwal mengingatkan bahwa kesadaran yang diciptakan Mundhe memang diinginkan, tetapi tidak akan bertahan tanpa sistem yang kokoh. Membangun institusi yang mampu bertahan melampaui masa jabatan seorang pejabat adalah tantangan sesungguhnya. Mampukah India—dan negara lain—menciptakan perubahan yang berkelanjutan, bukan hanya sekadar sensasi sesaat?