PDIP Sumut Larang Kader Terlibat Pemakzulan: Instruksi Megawati di Tengah Bencana
Baca dalam 60 detik
- Megawati Soekarnoputri secara khusus mengarahkan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu untuk memprioritaskan pemulihan bencana, bukan terjebak dalam isu pemakzulan.
- DPD PDIP Sumut menginstruksikan seluruh ketua DPRD di wilayahnya untuk menjaga stabilitas politik dan tidak terlibat dalam gerakan pemakzulan terhadap kepala daerah, termasuk yang berasal dari partai lawan.
- Langkah ini menegaskan posisi PDIP untuk tidak memicu kegaduhan politik di tengah situasi nasional yang tengah menghadapi berbagai bencana alam.
Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, buka suara soal isu pemakzulan yang menerpa Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu. Di tengah desakan yang dikaitkan dengan rendahnya penyerapan APBD 2026, ia menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan instruksi tegas: fokus pada pemulihan pascabencana, bukan pada dinamika politik yang menggoyang kursi kepemimpinan daerah.
Instruksi itu disampaikan Rapidin dalam keterangan resminya pada Senin (7/9/2026). Ia menyebut, Megawati secara khusus meminta Masinton untuk tetap berkonsentrasi pada tugas pemulihan Tapteng yang baru saja dilanda bencana. Lebih jauh, seluruh kader partai di daerah itu diminta bahu-membahu mendukung langkah Bupati, bukan justru memperkeruh suasana dengan manuver politik.
Arahan serupa juga ditujukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara, termasuk Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen. Meski pada Pilkada 2024 lalu PDIP dan Wali Kota Medan, Rico Waas, berada di kubu yang berbeda, Wong Chun Sen diminta untuk tetap menjaga komunikasi politik dan stabilitas kota. "Sepanjang wali kota bekerja untuk rakyat, harus didukung dan dijaga," tegas Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumut, Sutrisno Pangaribuan.
Yang menarik, larangan serupa juga disampaikan untuk Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan, dan Ketua DPRD Tapanuli Utara, Arifin Rudi Nababan. Keduanya diminta untuk tidak terlibat dalam gerakan politik yang bertujuan memakzulkan bupati di daerahnya, meskipun pada kontestasi Pilkada 2024 mereka berseberangan secara politik. Ini sinyal bahwa PDIP memilih jalan kooperatif, setidaknya untuk saat ini.
Keputusan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks kebencanaan yang tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Rapidin menyebut, PDIP tidak akan memulai kegaduhan politik di tengah situasi bangsa yang sedang berduka dan berjuang memulihkan diri. "Sekalipun sumber daya partai cukup untuk melakukannya," ujarnya, menegaskan bahwa stabilitas nasional lebih utama ketimbang kepentingan elektoral jangka pendek.
Bagi pengamat politik, langkah ini merupakan upaya PDIP untuk menjaga citra sebagai partai yang mengedepankan kepentingan rakyat, terutama di masa krisis. Namun, di sisi lain, ini juga bisa dibaca sebagai strategi untuk menghindari konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu konsolidasi partai menjelang agenda-agenda politik nasional ke depan.
Pertanyaannya, akankah instruksi ini benar-benar ditaati oleh seluruh kader di akar rumput? Sejarah mencatat, disiplin partai sering kali diuji ketika kepentingan lokal dan pusat berbenturan. Apalagi, isu pemakzulan Masinton tidak muncul dari ruang hampa; ia berkaitan dengan kinerja penyerapan anggaran yang dinilai lambat, sebuah isu yang sensitif bagi publik.
Ke depan, publik akan mencermati apakah PDIP konsisten dengan sikap ini, atau justru akan ada manuver terselubung yang berlawanan dengan instruksi resmi. Satu hal yang pasti, di tengah bencana, panggung politik seharusnya tidak menjadi prioritas utama.
