India Buka Peluang Biaya Transaksi UPI: Dampaknya bagi Ekosistem Pembayaran Digital Indonesia?

India resmi membuka pintu bagi pengenaan biaya layanan kepada pedagang dalam sistem pembayaran digital nasionalnya, Unified Payments Interface (UPI), yang selama ini dikenal tanpa biaya. Langkah ini diambil melalui pengesahan undang-undang oleh majelis tinggi parlemen pada Senin (10/8), menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan ekonomi digital negara dengan 555 juta pengguna aktif.

Sejak diluncurkan pada 2016, UPI telah menjadi tulang punggung transaksi nontunai di negara berpenduduk terpadat di dunia ini. Volume transaksinya melonjak lima kali lipat dalam lima tahun terakhir, mencapai 241 miliar transaksi senilai sekitar US$3,3 triliun pada tahun fiskal lalu. Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan menyebut UPI sebagai sistem pembayaran real-time terbesar di dunia berdasarkan volume, melampaui transaksi gabungan Visa dan Mastercard secara global.

Undang-undang yang baru disahkan ini tidak serta-merta memberlakukan biaya, melainkan menyediakan kerangka hukum bagi bank dan penyedia jasa pembayaran untuk mengenakan biaya kepada bisnis. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan membebani pengguna individu, karena hanya akan diterapkan pada merchant besar dengan transaksi di atas ambang batas tertentu. "Ketentuan yang kami bawa hari ini tidak mengenakan pajak atau biaya transaksi apa pun," ujarnya di hadapan majelis tinggi.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat infrastruktur dan keamanan siber UPI, yang selama ini disubsidi besar-besaran. Sejak kebijakan demonetisasi Perdana Menteri Narendra Modi pada 2016, pemerintah telah mengucurkan subsidi hingga US$1 miliar sepanjang 2021-2025 untuk mendorong adopsi UPI, terutama di kalangan usaha kecil. Namun, model tanpa biaya ini dinilai tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, terutama dengan meningkatnya kebutuhan investasi teknologi.

Industri pembayaran India sendiri telah mengusulkan agar toko-toko kecil tetap dikecualikan dari biaya, dan hanya merchant besar di sektor seperti penerbangan, e-commerce, dan pengiriman makanan yang dikenai biaya. Hal ini sejalan dengan data industri yang menunjukkan mayoritas transaksi UPI bernilai kecil, di bawah 2.000 rupee (sekitar US$21). Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan tidak mengganggu inklusi keuangan yang selama ini menjadi prioritas.

Keputusan India ini memiliki relevansi langsung dengan Indonesia, yang juga tengah mengembangkan sistem pembayaran digital nasional, seperti QRIS. Meskipun QRIS belum sebesar UPI, model bisnis tanpa biaya yang diadopsi Indonesia serupa dengan India. Pertanyaan yang muncul adalah apakah Indonesia akan mengikuti jejak India dalam memberlakukan biaya merchant untuk keberlanjutan industri fintech. Di sisi lain, regulator Indonesia perlu berhati-hati agar kebijakan serupa tidak menghambat adopsi pembayaran digital di kalangan UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Keberhasilan UPI juga telah mendorong ekspansi ke luar negeri, dengan sistem serupa beroperasi di setidaknya delapan negara dan perjanjian kerja sama dengan lebih dari 20 negara. Hal ini menunjukkan bahwa model pembayaran digital yang efisien dapat menjadi alat diplomasi ekonomi. Bagi Indonesia, pelajaran dari India adalah pentingnya membangun ekosistem pembayaran yang inklusif namun tetap berkelanjutan, dengan dukungan regulasi yang jelas dan insentif yang tepat.

Ke depan, implementasi kebijakan ini akan menjadi ujian bagi pemerintah India untuk menyeimbangkan kepentingan industri, konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Apakah biaya merchant akan benar-benar meningkatkan kualitas layanan dan keamanan, atau justru memicu perpindahan ke metode pembayaran lain? Jawabannya akan menentukan arah evolusi pembayaran digital tidak hanya di India, tetapi juga di negara-negara berkembang lainnya yang mengadopsi model serupa.