India Siap Pungut Biaya Merchant UPI: Ujian Baru bagi Keajaiban Pembayaran Digital

India, yang selama hampir satu dekade memanjakan warganya dengan sistem pembayaran digital instan tanpa biaya, kini bersiap menghadapi babak baru: pemerintah mulai membuka opsi pengenaan biaya merchant untuk transaksi UPI (Unified Payments Interface). Langkah ini, jika terwujud, akan mengakhiri eksperimen terbesar di dunia dalam pembayaran digital gratis dan menjadi ujian apakah jaringan yang telah menjadi tulang punggung ekonomi digital India mampu bertahan tanpa subsidi penuh.

Rencana yang masih dalam tahap diskusi ini mengusulkan penerapan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,3-0,5% untuk transaksi di atas ambang tertentu, terutama di merchant besar. Pemerintah menegaskan bahwa konsumen dan transaksi antar-individu tetap gratis, dan biaya hanya akan menyentuh sebagian kecil transaksi bernilai tinggi. Namun, pertanyaan besarnya bukan sekadar berapa tarifnya, melainkan apakah pengenaan biaya ini akan menggerus semangat merchant kecil yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan UPI.

Data resmi menunjukkan skala UPI yang luar biasa: pada Juli lalu saja, tercatat 23,6 miliar transaksi senilai 29,87 triliun rupee (sekitar Rp 5.000 triliun). Lebih dari 550 juta orang kini menggunakan UPI, dan sistem ini telah diadopsi di 11 negara. Namun, di balik kesuksesan itu, ada biaya operasional yang selama ini ditanggung pemerintah dan bank. Gubernur Reserve Bank of India, Sanjay Malhotra, dengan tegas menyatakan, "Seseorang harus membayar biaya itu."

Riset terbaru oleh ekonom Abhinav Motheram dan Sharon Buteau menunjukkan bahwa penerimaan merchant bukan sekadar efek samping dari pertumbuhan UPI, melainkan salah satu pendorong utamanya. "Jika biaya hanya dikenakan pada merchant besar atau transaksi bernilai tinggi, dampaknya terhadap adopsi luas mungkin moderat. Tetapi jika menyentuh merchant kecil dan informal, terutama di daerah yang jaringannya masih berkembang, bisa memperlambat ekspansi yang membantu UPI mencapai skala sekarang," ujar Motheram. Kekhawatiran ini beralasan, mengingat margin tipis yang dihadapi pedagang kecil.

Usulan yang beredar mencoba meminimalkan risiko dengan membidik transaksi di atas 2.000 rupee di merchant besar. Langkah ini diproyeksikan menghasilkan pendapatan baru hingga US$1 miliar bagi bank dan perusahaan fintech, sementara transaksi kecil ke warung tetangga tetap tidak tersentuh. Namun, seperti diperingatkan Motheram, "Bahkan biaya kecil bisa berarti jika mengubah insentif pedagang kecil yang beroperasi dengan margin tipis." Desain kebijakan menjadi kunci: biaya untuk peritel besar jelas berbeda dampaknya dibandingkan untuk toko kecil atau pedagang informal.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menawarkan pelajaran berharga. Sistem pembayaran digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang dikelola Bank Indonesia juga mengadopsi model serupa dengan UPI, termasuk kebijakan MDR yang diatur. Namun, Indonesia masih dalam tahap konsolidasi adopsi, dengan tantangan inklusi keuangan yang belum merata. Keputusan India untuk mulai memungut biaya merchant, meski hati-hati, bisa menjadi preseden yang memengaruhi arah kebijakan di kawasan, termasuk apakah negara-negara berkembang akan berani mengurangi subsidi infrastruktur pembayaran digital demi keberlanjutan fiskal.

Ekonom Renuka Sane menilai struktur harga yang tepat justru dapat memulihkan "kewarasan komersial" pada jalur pembayaran digital India, memungkinkan pasar memberi harga risiko, mendanai infrastruktur penting, dan membangun ekosistem yang lebih tangguh. Namun, risiko persepsi tetap ada: survei LocalCircles 2024 menunjukkan 75% pengguna UPI akan berhenti jika ada biaya transaksi, meski hanya 22% yang bersedia membayar. Jaringan UPI mungkin terlalu kuat untuk ditinggalkan, tetapi jika biaya membuat sebagian merchant enggan menerima pembayaran digital, kualitas mulus yang menjadi ciri khasnya bisa luntur.

India kini memasuki fase ketiga dari eksperimen UPI: setelah membangun jaringan dan menarik ratusan juta pengguna, kini saatnya mencari cara membiayai sistem tanpa mengurangi kegunaannya. Pertanyaan yang menggantung: akankah India mampu meniru Brasil yang sukses dengan Pix, atau justru terjebak dalam dilema antara keberlanjutan finansial dan inklusi? Jawabannya akan menentukan apakah keajaiban pembayaran digital India bisa bertahan, dan menjadi pelajaran bagi negara lain yang tengah membangun infrastruktur serupa.