Insentif SPPG Tak Lagi Rata Rp6 Juta per Hari, BGN Siapkan Skema Baru Berbasis Produksi

Kebijakan insentif bagi pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) akan segera berakhir. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan skema pembayaran yang selama ini diseragamkan sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bakal diganti dengan mekanisme yang lebih proporsional, dihitung berdasarkan jumlah porsi yang diproduksi.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono usai rapat dengan Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Kamis malam. Ia menilai pemberian nominal yang sama bagi dapur dengan kapasitas berbeda—misalnya 2.000, 2.500, hingga 3.000 porsi—tidak mencerminkan keadilan. "Itu kan aturan dibuat oleh pimpinan sebelum saya," ujarnya, seraya mencontohkan ketimpangan yang selama ini terjadi di lapangan.

Perubahan ini merupakan langkah evaluasi atas kebijakan yang dirancang era kepemimpinan sebelumnya. Dalam praktiknya, dapur dengan skala produksi kecil menerima beban operasional yang relatif lebih besar dibanding dapur besar, namun kompensasi yang diberikan identik. Akibatnya, efisiensi menjadi taruhan utama program andalan pemerintah tersebut.

Sudaryono menyatakan BGN tengah menyiapkan peraturan kepala badan sebagai payung hukum skema insentif anyar. Ia menargetkan regulasi itu rampung dalam pekan ini. "Rencananya Jumat (4/9) atau Senin (7/9) saya umumkan," katanya, memberi sinyal bahwa perubahan akan segera dieksekusi tanpa menunggu waktu lama.

Langkah ini tidak bisa dilepaskan dari tekanan anggaran yang kian nyata. Pemerintah telah mengalokasikan dana triliunan rupiah untuk MBG, dan efisiensi menjadi kata kunci agar program menjangkau lebih banyak penerima. Jika insentif dihitung per porsi, dana yang sebelumnya mengalir ke dapur dengan produksi kecil bisa dialihkan untuk memperluas cakupan atau meningkatkan kualitas gizi.

Bagi masyarakat Indonesia, perubahan ini memiliki arti strategis. MBG adalah program unggulan yang menyentuh langsung kebutuhan gizi anak sekolah dan ibu hamil. Skema insentif yang lebih adil berpotensi meningkatkan kualitas layanan di dapur-dapur kecil, sekaligus mendorong pengelola untuk mengejar target produksi. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko dapur di daerah terpencil justru kesulitan memenuhi standar karena biaya operasional yang tetap tinggi.

Para pengamat kebijakan publik menilai langkah BGN sebagai koreksi yang masuk akal. Namun, mereka mengingatkan bahwa transisi skema harus disertai sosialisasi yang matang. Jika tidak, gejolak di tingkat lapangan bisa mengganggu distribusi MBG yang selama ini berjalan. BGN pun perlu memastikan data produksi harian yang akurat agar perhitungan insentif tidak menimbulkan sengketa baru.

Dengan target pengumuman yang tinggal hitungan hari, publik menunggu detail teknis skema baru tersebut. Apakah insentif akan dihitung per porsi dengan tarif tetap, atau menggunakan sistem bertingkat? Bagaimana nasib dapur yang baru beroperasi dan belum mencapai kapasitas penuh? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah program MBG mampu berjalan lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas layanan di daerah.