FIFA vs UEFA: Perang Opini di Pengadilan AS Memanas Jelang Kongres 2027

Perseteruan antara FIFA dan UEFA memasuki babak baru yang semakin sengit. Dalam dokumen pengadilan yang diajukan di New York, FIFA menuduh UEFA melancarkan "kampanye fitnah" terhadap presidennya, Gianni Infantino, terkait rencana komersialisasi hak siar Piala Dunia yang akhirnya dibatalkan. Tuduhan ini muncul setelah UEFA mengajukan permohonan hukum untuk mengumpulkan bukti dari sejumlah entitas di Amerika Serikat, yang akan digunakan dalam potensi tuntutan pidana di Swiss.

Konflik ini berakar pada proposal pembentukan entitas komersial baru, FIFA Forward Enterprise (FFE), yang dirancang untuk mengelola hak siar Piala Dunia putra dan putri. UEFA menilai proposal tersebut dibuat tanpa konsultasi yang memadai dengan badan-badan FIFA dan 211 asosiasi anggota. Setelah mendapat tentangan keras dari UEFA dan konfederasi regional lainnya, rencana itu resmi ditarik pada 31 Juli lalu. Namun, UEFA tidak berhenti di situ; mereka mengancam akan membawa kasus ini ke ranah pidana di Swiss, menargetkan Infantino dan sejumlah pejabat FIFA lainnya.

Dalam gugatan yang diajukan pada 1 September oleh FIFA (Americas) Inc. dan FWC2026 US, Inc., FIFA meminta pengadilan untuk menunda atau menolak permohonan UEFA. FIFA berargumen bahwa upaya UEFA hanyalah "siaran pers terselubung" yang dirancang untuk merusak reputasi mereka. FIFA juga menuding UEFA berusaha menggagalkan proposal FFE sejak awal, dengan motif mempertahankan dominasi sepak bola Eropa. UEFA, di sisi lain, menegaskan bahwa langkah hukumnya adalah bagian dari mandat yang diberikan oleh anggota-anggotanya untuk menuntut reformasi dan membatasi kekuasaan presiden FIFA.

Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada hubungan kedua organisasi, tetapi juga pada peta kekuasaan sepak bola global. Infantino, yang masih didukung oleh konfederasi Afrika dan Amerika Selatan, berusaha merangkul langsung anggota-anggota FIFA untuk memperkuat posisinya. Sementara itu, UEFA bersama AFC dan CONCACAF telah membahas kemungkinan mosi tidak percaya terhadap Infantino. UEFA juga menyatakan akan menyiapkan "alternatif kredibel" yang berkomitmen pada reformasi jika Infantino kembali mencalonkan diri.

Bagi Indonesia, dinamika ini patut dicermati karena posisi PSSI yang selama ini dekat dengan FIFA. Jika terjadi perombakan kepemimpinan di FIFA, hal itu bisa mempengaruhi alokasi dana pembangunan infrastruktur sepak bola yang selama ini diterima Indonesia. Selain itu, sikap UEFA yang vokal menuntut transparansi bisa menjadi preseden bagi tuntutan serupa di kawasan Asia, termasuk Indonesia, untuk mendorong tata kelola yang lebih baik di PSSI.

UEFA sendiri telah menangguhkan rencana boikot turnamen FIFA, sehingga tim-tim yang lolos tetap dapat berlaga di Piala Dunia U-20 Wanita di Polandia bulan depan. Namun, UEFA menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti mundur. Mereka tetap akan menempuh "semua jalur institusional, politik, dan hukum" untuk memastikan reformasi di tubuh FIFA. UEFA juga mendesak adanya "tinjauan eksternal yang independen" terhadap kegagalan proposal FFE, dengan pernyataan tegas: "FIFA tidak bisa menyelidiki dirinya sendiri dan berharap komunitas sepak bola menerima begitu saja hasilnya."

Langkah UEFA membawa perseteruan ini ke ranah hukum internasional yang kompleks. Pertanyaannya, apakah manuver ini akan benar-benar menggoyahkan posisi Infantino, atau justru memperkuat posisinya sebagai korban konspirasi Eropa? Dengan pemilihan presiden FIFA yang masih dua tahun lagi, perang opini ini diperkirakan akan terus memanas, dan sepak bola dunia akan menyaksikan apakah Infantino mampu bertahan atau akhirnya tumbang oleh tekanan para konfederasi regional.