Swasembada Garam 2029: Rote Ndao Jadi Ujung Tombak Produksi 5 Juta Ton

Pemerintah mempercepat pengembangan sentra garam terpadu di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai kunci untuk mengejar target produksi nasional sebesar 5 juta ton pada 2029. Langkah ini diambil untuk menekan ketergantungan pada impor dan mewujudkan swasembada garam, sebuah kebutuhan strategis yang selama ini menjadi celah besar dalam neraca perdagangan Indonesia.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengungkapkan bahwa pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao terus dikebut. Tahap pertama seluas 616 hektare telah diselesaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan saat ini tengah berlangsung pembangunan tahap kedua seluas 751 hektare. Target pemerintah adalah mengembangkan total 2.000 hektare lahan garam di kawasan tersebut.

Yang menarik, KKP tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga telah memulai uji coba produksi di lahan tahap pertama yang rampung. Panen perdana ditargetkan terjadi pada November 2026. Ini menandakan bahwa proyek ini tidak sekadar wacana, melainkan sudah memasuki fase operasional yang akan segera menghasilkan.

Secara keseluruhan, pengembangan kawasan Rote Ndao direncanakan mencakup area seluas 10.764 hektare. Dari luas tersebut, KKP akan menggarap sekitar 2.000 hektare melalui skema kerja sama pemanfaatan lahan milik masyarakat. Sisanya, lebih dari 8.000 hektare, akan dikembangkan oleh investor swasta. Keterlibatan investor ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendongkrak kesejahteraan warga sekitar.

Qodari menegaskan bahwa percepatan ini didorong oleh kebutuhan untuk menggenjot produksi dalam negeri yang saat ini baru mencapai sekitar 1 juta ton per tahun. Padahal, kebutuhan industri dalam negeri jauh lebih besar, sehingga selama ini Indonesia harus mengimpor garam dalam jumlah signifikan. Dengan peningkatan produksi bertahap, pemerintah optimistis dapat menekan impor hingga nol pada 2029.

“Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional secara bertahap dari baseline sekitar 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada 2026, lalu 3,5 juta ton pada 2027, dan pada 2029 mencapai 5 juta ton,” tutur Qodari. Ia menambahkan, seiring meningkatnya produksi, impor garam ditargetkan turun dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, dan berhenti total pada 2029.

Bagi Indonesia, swasembada garam bukan sekadar soal mengurangi impor. Ini menyangkut ketahanan pangan dan industri. Garam tidak hanya digunakan untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga sebagai bahan baku industri kimia, farmasi, hingga pengolahan makanan. Ketergantungan pada garam impor membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan rantai pasok global. Dengan memproduksi garam sendiri, Indonesia dapat mengendalikan harga domestik dan memastikan pasokan yang stabil.

Namun, tantangan tetap ada. Produksi garam nasional selama ini terkendala oleh teknologi yang masih sederhana dan kualitas yang seringkali di bawah standar industri. K-SIGN di Rote Ndao diharapkan menjadi model sentra produksi modern dengan teknologi yang lebih baik. Keberhasilan proyek ini akan menjadi ujian apakah Indonesia mampu melepaskan diri dari jerat impor garam yang telah berlangsung puluhan tahun.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pemerintah memastikan agar investor benar-benar merealisasikan komitmen mereka, serta bagaimana menjaga agar lahan yang dikelola masyarakat tidak menimbulkan konflik sosial. Keberhasilan Rote Ndao akan menjadi preseden bagi pengembangan sentra garam lainnya di Indonesia. Apakah target ambisius 5 juta ton pada 2029 akan tercapai? Jawabannya bergantung pada konsistensi eksekusi di lapangan dan dukungan semua pemangku kepentingan.