Pasca Mandat Kedua, Johor Tunjuk 10 Wakil Anggota Exco untuk Perkuat Birokrasi
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Johor mengangkat 10 anggota dewan sebagai wakil anggota exco untuk mempercepat layanan dan implementasi kebijakan.
- Langkah ini bagian dari upaya memperkuat kapasitas administrasi pasca pemilu, dengan komposisi tujuh dari UMNO, dua dari MCA, dan satu dari MIC.
- Para pejabat baru diharapkan mendorong pemerataan investasi dan penanganan isu sosial seperti kekerasan domestik.
Pemerintah Negara Bagian Johor, Malaysia, mengambil langkah strategis dengan menunjuk sepuluh anggota dewan legislatif negara bagian sebagai wakil anggota dewan eksekutif (deputy exco). Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, di Kota Iskandar, dan telah mendapat persetujuan dari Pemangku Raja Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim.
Menurut Onn Hafiz, pengangkatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat administrasi negara bagian yang baru saja memenangkan mandat kedua. “Kami melihat perlunya memperkuat kapasitas administratif agar setiap kebijakan, proyek, dan program dapat dijalankan lebih efektif,” ujarnya. Dengan adanya wakil exco, diharapkan penyampaian layanan publik bisa lebih cepat, terutama dalam menyelesaikan masalah warga dan memastikan inisiatif pemerintah berjalan optimal.
Langkah ini juga terkait langsung dengan Rencana Transformasi Ekonomi Johor, sebuah agenda utama untuk mendorong pembangunan yang merata di seluruh distrik. Dari sepuluh wakil exco yang dilantik, tujuh berasal dari UMNO, dua dari MCA, dan satu dari MIC. Mereka akan mendampingi anggota exco yang sudah ada untuk mengawal berbagai sektor strategis.
Salah satu yang menarik perhatian adalah penunjukan Chan San San, 46 tahun, anggota dewan dari Johor Jaya, sebagai wakil ketua komite wanita, keluarga, dan pembangunan komunitas. Chan memiliki pengalaman panjang dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan. “Saya berharap dapat membawa isu-isu ini ke dewan eksekutif untuk mencari solusi,” katanya. Perannya dinilai krusial mengingat tingginya angka kekerasan domestik di Malaysia.
Sementara itu, Syed Hussein Syed Abdullah, 42 tahun, yang menjabat wakil ketua komite investasi, perdagangan, urusan konsumen, dan sumber daya manusia, menekankan pentingnya pemerataan investasi. “Kami tidak ingin investasi hanya terpusat di satu kawasan. Manfaatnya harus dirasakan seluruh warga Johor,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa tugasnya bukan sekadar membantu anggota exco, tetapi memastikan agenda Maju Johor 2030 terlaksana secara menyeluruh.
V. Rugendran, 29 tahun, anggota dewan termuda dari Kahang, mengaku terkejut dengan penunjukannya. “Ini di luar rencana saya saat mencalonkan diri. Namun, saya sangat bersyukur dan akan berusaha maksimal,” katanya. Kehadiran figur muda ini diharapkan membawa perspektif segar dalam pemerintahan.
Bagi Indonesia, langkah Johor ini bisa menjadi pelajaran tentang pentingnya penguatan birokrasi pasca pemilu. Dengan menunjuk wakil exco yang fokus pada isu spesifik, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Terlebih, Johor adalah salah satu negara bagian yang berbatasan langsung dengan Indonesia, sehingga dinamika ekonominya kerap berdampak pada perdagangan lintas batas. Pertanyaannya, akankah model ini diadopsi oleh provinsi-provinsi di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik?
