Pernyataan Sanusi Soal Tanah Melayu Memicu Kemarahan, MCA Desak Klarifikasi Segera
Baca dalam 60 detik
- Presiden MCA Wee Ka Siong mengecam keras pernyataan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi yang menyebut Tanah Melayu hanya untuk orang Melayu, dinilai mengancam persatuan nasional.
- Wee menegaskan bahwa Malaysia adalah milik semua warga tanpa memandang etnis, dan retorika identitas semacam itu hanya akan memperdalam polarisasi di tengah masyarakat.
- Ketegangan politik di Malaysia ini menjadi perhatian bagi Indonesia, karena isu pribumi dan non-pribumi juga kerap muncul dalam dinamika politik domestik.
Pernyataan kontroversial Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Md Nor, yang menyebut Tanah Melayu sebagai satu-satunya tanah air bagi orang Melayu menuai kecaman tajam dari Ketua Umum MCA, Datuk Seri Dr Wee Ka Siong. Menurut Wee, pernyataan yang mempertanyakan loyalitas warga negara berdasarkan etnis hanya akan menimbulkan kesalahpahaman dan merusak harmoni sosial.
Sanusi yang juga Direktur Pemilu Perikatan Nasional itu dilaporkan melontarkan pernyataan tersebut dalam sebuah ceramah baru-baru ini. Ia disebut menyatakan bahwa Tanah Melayu adalah satu-satunya tanah air bagi orang Melayu, berbeda dengan kelompok etnis lain. Pidato itu segera mengundang reaksi dari berbagai pihak, khususnya komunitas Tionghoa Malaysia yang merasa terusik.
Dalam pernyataan resminya pada Sabtu (25/7), Wee menegaskan bahwa MCA tidak pernah mendukung retorika rasis dari pihak mana pun. “Prinsip kami tidak berubah berdasarkan identitas atau afiliasi politik orang yang membuat pernyataan,” ujarnya. Wee juga meminta Sanusi untuk segera memberikan klarifikasi guna meredakan ketegangan. Ia menambahkan bahwa kerja sama MCA dengan partai politik lain selalu didasarkan pada rasa saling menghormati, Konstitusi Federal, dan Rukun Negara.
Wee juga mengkritik Partai Aksi Demokratik (DAP) yang dinilainya kerap memainkan kartu rasial dan agama demi kepentingan politik. “MCA siap mengadakan pemutaran pribadi dari pidato-pidato mereka yang telah dengan mudah dilupakan,” sindirnya. Sikap ini menunjukkan persaingan antara dua partai tradisional Tionghoa dalam memperebutkan dukungan komunitas tersebut.
Konteks Indonesia: Isu serupa mengenai pribumi dan non-pribumi kerap muncul dalam diskursus politik di Indonesia. Pernyataan Sanusi mengingatkan pada wacana yang pernah menghangat di Indonesia, yang berpotensi memicu ketegangan identitas. Bagi Indonesia, stabilitas politik Malaysia sangat penting karena keduanya bertetangga dan memiliki banyak kesamaan demografis. Jika retorika identitas semakin meruncing, bukan tidak mungkin akan berdampak pada hubungan bilateral dan arus investasi lintas batas.
Ke depan, tekanan terhadap Sanusi diprediksi akan meningkat, terutama dari partai-partai koalisi yang ingin menjaga citra inklusif. Pertanyaan besarnya, akankah pernyataan ini memicu perpecahan dalam koalisi Perikatan Nasional atau justru memperkuat basis dukungan di kalangan nasionalis Melayu? Semua pihak tentu berharap agar politik identitas tidak semakin menggerus persatuan di negara serumpun ini.
