Kurang Tidur hingga 3 Jam, PM Jepang Picu Debat Soal Budaya Kerja

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menuai reaksi beragam setelah mengaku bahwa sejak dilantik pada Oktober lalu, ia hanya tidur antara nol hingga tiga jam setiap malam. Pernyataan yang diunggah melalui akun media sosial X pada Senin lalu itu langsung memicu diskusi panjang mengenai budaya kerja di Negeri Sakura yang dikenal keras dan penuh tekanan.

Dalam unggahannya, Takaichi mengeluhkan beban kerja yang luar biasa. Ia mengaku menghabiskan malam hari untuk meninjau dokumen hingga dini hari, sambil menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. "Ribuan email menumpuk dan harus saya tangani," tulisnya, seraya menambahkan bahwa ia baru bisa tidur selama lima jam untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama saat libur akhir pekan.

Pernyataan itu disambut beragam oleh publik dan politisi. Yuichiro Tamaki, ketua Partai Demokratik untuk Rakyat (DPP), menyebut Takaichi sebagai pekerja keras, tetapi mengingatkan pentingnya delegasi tugas. "Istirahat juga bagian dari pekerjaan sebagai perdana menteri," ujarnya dalam konferensi pers Selasa lalu. Sementara itu, anggota parlemen dari oposisi Toru Kunishige memperingatkan bahwa kurang tidur kronis dapat "mengganggu penilaian" dan "menimbulkan risiko bagi manajemen krisis negara."

Pengakuan Takaichi bukanlah yang pertama. Sejak terpilih sebagai ketua Partai Liberal Demokrat (LDP), ia kerap melontarkan pernyataan kontroversial soal kerja. Janjinya untuk "bekerja, bekerja, bekerja, bekerja, dan bekerja" sempat menjadi kosakata populer tahun lalu, namun juga menuai kritik karena dianggap mengagungkan jam kerja panjang yang justru ingin diubah pemerintah. Banyak warga Jepang yang masih bergulat dengan fenomena "karoshi" (kematian akibat kerja berlebihan) dan tekanan sosial untuk selalu produktif.

Polemik ini mengingatkan pada budaya kerja di Indonesia, di mana fenomena "workaholism" juga kerap dianggap sebagai kebanggaan. Banyak pemimpin dan profesional di Tanah Air yang bangga mengaku hanya tidur sedikit demi menunjukkan dedikasi. Namun, para ahli kesehatan dan psikolog justru memperingatkan dampak buruk kurang tidur terhadap produktivitas dan kesehatan jangka panjang. Di tengah dorongan transformasi digital dan tuntutan kerja 24 jam, penting untuk membedakan antara kerja keras dan kerja cerdas.

Ketika ditanya apakah pernyataan Takaichi bertentangan dengan kampanye pemerintah untuk mereformasi gaya kerja, Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara membela sang perdana menteri. Ia menegaskan bahwa Takaichi tidak berniat "menolak konsep keseimbangan kerja-hidup." Sementara itu, Takayuki Kobayashi, kepala kebijakan LDP, mengaku telah menasihati Takaichi agar tidur cukup meskipun menurutnya kondisi perdana menteri tetap prima. "Bebannya luar biasa, tapi tolong tidur," katanya.

Ke depan, publik akan terus mengawasi apakah Takaichi mampu menyeimbangkan tuntutan jabatan dengan kesehatan pribadi. Yang menjadi pertanyaan, apakah budaya kerja ekstrem seperti ini masih relevan di era modern, dan akankah pemimpin Indonesia belajar dari kasus ini untuk lebih menghargai istirahat sebagai bagian dari produktivitas?