Sanksi Klub Pencak Silat Kamboja Dicabut, Presiden Klub Tetap Dihukum: Reformasi Federasi Dipertanyakan

Federasi Kun Khmer Kamboja akhirnya mencabut larangan bertanding bagi para petarung klub Mahithirith Kun Khmer Lvea Em, menyusul pertemuan tatap muka pada Jumat (4/9). Meski demikian, sanksi terhadap presiden klub yang blak-blakan, Meas Meul, tidak ikut dihapus—keputusan yang langsung memicu perdebatan tentang konsistensi kebijakan federasi di tengah agenda reformasi yang digembar-gemborkan.

Pencabutan sanksi ini terjadi hanya lima hari setelah federasi menjatuhkan hukuman tiga bulan kepada klub. Dalam pertemuan yang digelar di Phnom Penh tersebut, Meul akhirnya mengakui kesalahannya dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi melontarkan ujaran yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik pimpinan federasi. Ia juga setuju menghapus unggahan media sosial yang dituding merusak reputasi Sekretaris Jenderal Srun Vuthy dan Wakil Presiden Tuy Bunhoeun, serta akan meminta maaf secara terbuka melalui video.

Keputusan federasi yang dipimpin Khov Chhay ini jelas bernuansa kompromi. Di satu sisi, atlet klub diizinkan kembali berlaga demi kelangsungan kompetisi dan meredakan ketegangan yang meluas di media sosial. Di sisi lain, hukuman terhadap Meul dipertahankan sebagai bentuk penegakan disiplin. “Setelah mendengar penjelasan Meul dan mempertimbangkan opini publik, federasi memutuskan untuk mengizinkan atlet klub bertanding. Namun, tindakan disipliner terhadap presiden klub tetap berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut,” demikian pernyataan resmi federasi.

Kebijakan ini sontak menuai sorotan. Sejumlah pendukung klub mempertanyakan dasar pertimbangan federasi, mengingat sanksi yang semula dijatuhkan secara tegas kini luluh hanya melalui mediasi dan surat pernyataan. Kritik juga mengarah pada konsistensi federasi dalam menegakkan aturan, terutama di tengah narasi besar tentang reformasi tata kelola olahraga tradisional Kamboja yang ingin disejajarkan dengan standar internasional.

Menanggapi kritik tersebut, Khov Chhay menegaskan bahwa reformasi pasti memicu gesekan. “Reformasi selalu menghadapi konflik, ketidaksepakatan, kritik, dan oposisi karena menuntut perubahan pada kebiasaan, cara kerja, dan praktik yang keliru sebelumnya. Tetapi kesulitan dan tekanan ini tidak boleh membuat federasi meninggalkan prinsip atau menghentikan proses reformasi,” ujarnya. Chhay juga menekankan bahwa federasi terbuka terhadap kritik yang membangun, namun akan bersikap tegas terhadap pelanggaran hukum, anggaran dasar, dan kode etik. Kepentingan individu atau kelompok, katanya, tidak akan dibiarkan mengalahkan kepentingan yang lebih luas dari Kun Khmer.

Bagi Indonesia, dinamika ini terasa relevan mengingat pengelolaan olahraga tradisional—seperti pencak silat—sering menghadapi dilema serupa antara pembinaan atlet dan penegakan disiplin organisasi. Kasus di Kamboja menjadi pengingat bahwa reformasi kelembagaan olahraga tidak cukup hanya dengan perubahan struktur, tetapi juga membutuhkan konsistensi dalam penerapan aturan dan komunikasi publik yang transparan. Jika tidak, wibawa federasi justru akan tergerus oleh persepsi ketidakadilan.

Chhay sendiri mengakui bahwa ukuran keberhasilan reformasi bukanlah kepuasan semua pihak, melainkan hasil nyata: terbentuknya institusi yang tertib, transparan, adil, profesional, dan akuntabel. “Apa pun hambatannya, federasi akan melanjutkan proses reformasi ini dengan sabar, hati-hati, dan tekad untuk memastikan Kun Khmer berkembang secara berkelanjutan, inklusif, dan setara dengan standar internasional negara maju,” tandasnya.

Pertanyaan yang kini menggantung: akankah federasi mampu menjaga keseimbangan antara menampung kritik dan menegakkan aturan tanpa terkesan plin-plan? Atau justru kasus ini menjadi preseden bahwa sanksi bisa dilunakkan selama ada negosiasi? Jawabannya akan menentukan apakah reformasi Kun Khmer benar-benar berjalan di atas prinsip, atau sekadar akomodasi kepentingan sesaat.