Mencetak Wajah Trump di Uang Dolar: AS Melawan Arus Global

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mungkin segera menghiasi lembaran dolar—bukan sebagai ‘presiden mati’ seperti George Washington atau Abraham Lincoln, melainkan sebagai pemimpin yang masih aktif berkuasa. Rencana Departemen Keuangan AS untuk mencetak koin US$1 dan uang kertas US$250 bergambar Trump telah memicu perdebatan sengit tentang sejauh mana tradisi demokrasi bisa diregangkan demi ambisi personal seorang presiden.

Menteri Keuangan Scott Bessent menyebut ide itu “tidak ada yang salah”, sementara Senator Demokrat Jeff Merkley mengecamnya sebagai “aksi otoriter yang layak bagi diktator seperti Kim Jong Un”. Perbedaan pandangan ini mencerminkan polarisasi politik yang kian tajam, namun data global menunjukkan bahwa langkah Trump sebenarnya sangat tidak lazim untuk negara republik mana pun.

Jacques Hymans, profesor hubungan internasional yang telah meneliti ikonografi mata uang global selama 20 tahun, mengumpulkan data dari hampir 1.000 koin yang beredar di 165 negara. Hasilnya, hanya 22 negara—sekitar 13 persen—yang menampilkan kepala negara yang masih berkuasa di koin mereka. Angka itu didominasi oleh monarki turun-temurun: 62 persen kerajaan menempatkan raja atau ratu mereka di uang logam. Sebaliknya, 99 persen negara non-monarki seperti AS sama sekali tidak melakukannya. Satu-satunya pengecualian adalah Samoa, yang budaya politiknya masih sarat atribut monarki.

Data uang kertas pun tak berbeda. Dari 84 negara yang menerbitkan 340 uang kertas baru antara 2019-2024, hanya 13 negara—15 persen—yang menyertakan potret kepala negara berkuasa. Seluruhnya adalah monarki kecuali Botswana, yang secara tradisi menampilkan presiden pada pecahan 10 pula. Namun presiden terpilih Botswana, Duma Boko, belum melihat wajahnya di uang kertas karena tradisi itu perlahan ditinggalkan.

Bagi Indonesia, praktik ini kontras dengan kebiasaan di republik-republik lain. Uang rupiah menampilkan pahlawan nasional, bukan presiden yang sedang menjabat. Hal ini untuk menghindari kultus individu dan menjaga netralitas institusi moneter. Jika Trump berhasil mewujudkan rencananya, AS akan menjadi republik pertama yang secara terang-terangan menempatkan pemimpin berkuasa di mata uang sehari-hari—sebuah langkah yang oleh para pengkritik disebut sebagai pembajakan simbol demokrasi.

Gerakan ‘No Kings’ yang memobilisasi jutaan warga AS menolak apa yang mereka sebut ambisi monarki Trump. Sementara itu, RUU Donald J Trump US$250 Bill Act masih tertahan di Komite Jasa Keuangan DPR karena harus mengubah undang-undang berusia 160 tahun yang melarang penggambaran orang hidup di uang kertas. Pertanyaannya: apakah AS siap mengubah tradisi ini hanya demi satu presiden, atau justru ini awal dari normalisasi pemimpin seumur hidup?