Polisi Singapura Usut Komentar Rasis soal Bencana Nepal dan Investasi di Air India

Polisi Singapura tengah menyelidiki gelombang komentar rasis dan xenofobia di media sosial yang menyusul bencana banjir dahsyat di Nepal serta rencana Singapore Airlines (SIA) menambah modal ke Air India. Menteri Senior sekaligus Menteri Koordinator Keamanan Nasional, K. Shanmugam, menyebut komentar-komentar itu "memalukan" dan "sangat tidak dapat diterima", seraya menegaskan bahwa pelaku tidak boleh bersembunyi di balik anonimitas daring.

Dalam jumpa pers di Chong Pang pada Sabtu (5/9), Shanmugam mengungkapkan bahwa Kementerian Digital dan Informasi akan meminta platform media sosial menghapus unggahan yang melanggar pedoman. Ia juga meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas para pengguna yang menyebarkan ujaran kebencian. "Media bercerita kepada saya bahwa mereka harus menghapus sejumlah komentar karena sangat keji," ujarnya, seraya menambahkan bahwa tidak semua komentar itu berasal dari warga Singapura.

Komentar rasis tersebut muncul setelah sembilan warga Singapura dilaporkan hilang dalam banjir yang menewaskan lebih dari seribu orang di Nepal. Shanmugam membeberkan contoh komentar keji yang beredar, seperti "Bukan orang kita", "Saya hanya melihat wajah India di sini. Lewati. Hentikan penyelamatan", dan "Semua ABNN terlihat sama, bagaimana mungkin AI?". Istilah ABNN sendiri merupakan ejekan merendahkan untuk orang India. Menurut Shanmugam, komentar semacam itu tidak hanya menyakitkan, tetapi juga menodai solidaritas kemanusiaan yang justru ditunjukkan mayoritas warga Singapura melalui donasi lebih dari SGD 3 juta ke Palang Merah Singapura.

Gelombang kedua sentimen anti-India dipicu oleh pemberitaan bahwa Air India kembali meminta suntikan dana segar dari pemegang sahamnya, termasuk SIA dan Tata Sons, setelah mencatat kerugian tahunan terbesar. Di media sosial, muncul komentar bernada rasis yang merujuk pada stereotip negatif seperti "ular, kari, prata, dan ilmu hitam". Bahkan, CEO Temasek, Dilhan Pillay Sandrasegara, yang merupakan mayoritas pemegang saham SIA, ikut diserang karena etnisnya. "Di mata orang-orang ini, dosa CEO adalah karena ia beretnis India, meskipun ia sama Singapura-nya dengan kita semua," tegas Shanmugam.

Shanmugam menggarisbawahi bahwa komentar-komentar ini tidak hanya melukai perasaan, tetapi juga mengancam kerukunan sosial di negara yang majemuk. "Kita adalah negara kecil yang multirasial. Jika kita terpecah belah, kita akan kehilangan persatuan yang membuat Singapura kuat," katanya. Ia juga menyoroti bahwa komentar rasis terhadap warga India di Singapura semakin sering terjadi, sebagian bahkan dipicu dari luar negeri. "Kita tidak boleh membiarkan minoritas meracuni seluruh sumur," tambahnya.

Di sisi lain, kritik terhadap investasi SIA di Air India juga datang dari politisi oposisi, Kenneth Tiong dari Partai Pekerja. Tiong menilai penggunaan dana Temasek untuk menyelamatkan Air India tidak tepat dan seharusnya SIA berdiri di atas kaki sendiri. Menanggapi hal ini, Shanmugam menegaskan bahwa keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan manajemen dan dewan direksi SIA, bukan campur tangan politisi. "Sekali pemerintah atau politisi mulai mengarahkan keputusan investasi individu, disiplin komersial akan terganggu," ujarnya. Ia juga membeberkan data bahwa India justru menjadi pasar dengan kinerja terbaik Temasek dalam dekade terakhir, dengan contoh keberhasilan investasi yang bernilai miliaran dolar.

Mantan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, yang kini menjabat Menteri Senior, juga angkat bicara. Dalam unggahan Facebook-nya, Lee menyebut komentar rasis yang menargetkan komunitas India sebagai "sangat meresahkan". Ia menambahkan bahwa isu seperti investasi SIA di Air India tidak boleh dipelintir untuk membangkitkan kebencian antaretnis. "Ketika insiden seperti ini terjadi, para pemimpin harus berbicara dengan tegas dan mengutuk manipulasi emosi dasar," tulis Lee, mengajak seluruh warga untuk bersatu sesuai nilai-nilai Sumpah Nasional.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa ruang digital dapat menjadi ladang subur bagi ujaran kebencian yang mengancam kohesi sosial. Bagi Indonesia, fenomena serupa juga rentan terjadi mengingat keberagaman etnis dan agama. Pertanyaannya, bagaimana platform digital dan pemerintah dapat menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan perlindungan kelompok rentan? Langkah Singapura yang menelusuri pelaku di balik anonimitas bisa menjadi pelajaran, tetapi efektivitasnya masih perlu diuji di tengah arus informasi lintas batas yang semakin deras.