Singapura Waspada Resesi Sosial: Ikatan Warga Mengikis, Kepercayaan Antarindividu Menurun

Rata-rata warga Singapura kini hanya memiliki enam hingga tujuh teman dekat, turun drastis dari sebelumnya lebih dari sepuluh orang dalam kurun enam tahun terakhir. Data ini bukan sekadar angka statistik, melainkan alarm akan fenomena yang oleh para akademisi disebut sebagai resesi sosial—erosi perlahan ikatan komunitas yang membuat individu hidup berdampingan tanpa benar-benar saling terhubung.

Temuan dari Institute of Policy Studies (IPS) dan National Youth Council menunjukkan bahwa tren pelemahan hubungan sosial sudah berlangsung sebelum pandemi dan justru semakin cepat setelahnya. Survei terbaru mengungkapkan bahwa proporsi anak muda tanpa teman dekat naik dua kali lipat dari 4 persen pada 2013 menjadi 8 persen pada 2022. Sementara itu, jumlah dewasa muda usia 21–34 tahun yang melaporkan perasaan kesepian menjadi yang tertinggi di antara semua kelompok umur, dengan sekitar sepertiga dari mereka kerap merasa terpinggirkan.

Fenomena ini pertama kali diangkat ke permukaan pada 2012 oleh anggota parlemen saat itu, Laurence Lien, yang menyoroti melemahnya ketahanan individu, longgarnya ikatan keluarga, dan menurunnya kohesi komunitas. Kini, lebih dari satu dekade kemudian, data-data baru mengonfirmasi kekhawatiran tersebut. Partisipasi dalam kegiatan komunitas juga merosot: persentase anak muda yang tidak tergabung dalam kelompok sosial apa pun naik dari 35 persen pada 2013 menjadi 41 persen pada 2022. Jam sukarela warga pun turun drastis dari median 24 jam pada 2018 menjadi hanya 9 jam pada 2023.

Menariknya, kepercayaan terhadap institusi di Singapura justru tergolong tinggi. Edelman Trust Barometer 2025 mencatat tingkat kepercayaan pada pemerintah mencapai 77 persen, jauh di atas rata-rata global 52 persen. Namun, para peneliti memperingatkan bahwa kepercayaan institusional yang kuat tidak otomatis menjamin ikatan antarpribadi yang sehat. Justru, kerentanan muncul ketika warga semakin curiga terhadap mereka yang berbeda nilai atau latar belakang.

Ketimpangan sosial memperparah situasi. Data IPS menunjukkan bahwa 20,5 persen warga berpendidikan menengah pertama ke bawah mengaku tidak memiliki teman dekat, sementara angka itu hanya 7,6 persen pada pemegang gelar sarjana. Lingkaran pertemanan pun terbentuk berdasarkan kelas sosial dan tipe hunian. Mereka yang paling minim sumber daya justru memiliki ikatan sosial paling sedikit dan jembatan paling lemah untuk melintasi sekat-sekat sosial. Teknologi, alih-alih menjembatani, justru mempercepat fragmentasi ketika orang bekerja, makan, dan menonton sendirian, sementara berdebat soal isu publik lewat umpan berita yang dipersonalisasi.

Pengalaman negara lain menjadi pelajaran. Di Amerika Serikat, proporsi warga tanpa teman dekat meningkat empat kali lipat sejak 1990, diiringi permusuhan politik yang melonjak tajam. Inggris dan Jepang bahkan sampai menunjuk menteri khusus untuk menangani kesepian. Singapura memang belum separah itu, namun indikator awal—menipisnya pertemanan, mundurnya partisipasi kelompok, dan mengerasnya sekat kelas—adalah pola yang sama yang tercatat satu atau dua dekade sebelumnya di negara-negara tersebut.

Perdana Menteri Lawrence Wong telah menyerukan visi "we first" (kita dulu) sebagai agenda nasional untuk memperkuat jaring pengaman sosial. Beberapa inisiatif seperti Singapore Government Partnerships Office sudah berjalan, namun para peneliti menekankan bahwa negara tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan ruang-ruang pertemuan sehari-hari yang memungkinkan warga saling membantu dan memecahkan masalah bersama orang yang berbeda latar belakang.

Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah "bank waktu" (time bank), di mana satu jam membantu tetangga dihargai setara dengan satu jam bantuan yang bisa ditarik kembali. Model ini sudah berjalan di Selandia Baru dan terbukti mampu mengubah niat baik menjadi kontak rutin lintas generasi. Contoh lain adalah Kampung Kaki, inisiatif warga saat pandemi yang mempertemukan sukarelawan dengan lansia terisolasi di sekitar mereka. Selain itu, pembentukan majelis warga kecil yang dipilih secara acak untuk membahas masalah lokal—dari sengketa tetangga hingga alokasi anggaran lingkungan—bisa menjadi cara membangun modal sosial yang menjembatani perbedaan.

Pertanyaan besarnya: apakah Indonesia juga mengalami gejala serupa? Meski data komparatif belum tersedia, tren urbanisasi, individualisme, dan menurunnya partisipasi gotong royong di perkotaan menjadi isyarat yang patut dicermati. Jika Singapura—dengan tingkat kepercayaan institusional tinggi dan sumber daya melimpah—saja menghadapi risiko resesi sosial, Indonesia yang lebih beragam dan rawan ketimpangan perlu waspada. Tanpa upaya sistematis membangun kembali ikatan komunitas, bukan tidak mungkin kita akan menyusul jejak negara lain dalam satu atau dua dekade ke depan.