Seruan Wirausaha Mahasiswa Dinilai Keliru: Ekonom UNS Desak Pemerintah Prioritaskan Lapangan Kerja Padat Karya

Di tengah tekanan angka pengangguran yang mencapai 7,2 juta orang per Mei 2026, seruan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mahasiswa segera berwirausaha justru menuai kritik tajam dari akademisi. Pengamat ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS), Dr. Mulyanto, menilai pesan tersebut keliru sasaran dan mengusulkan agar pemerintah lebih fokus mendorong pengusaha besar untuk membuka lapangan kerja padat karya.

Maman Abdurrahman, Menteri UMKM, sebelumnya mendorong para mahasiswa untuk tidak hanya mengejar gelar, tetapi juga berani mengambil risiko sebagai entrepreneur. Ia menyebut banyak lulusan yang masih bergantung pada sektor formal, yang menyerap sekitar 85,3 juta pekerja. Namun, menurut Mulyanto, harapan yang ditumpukan pada mahasiswa untuk menciptakan lapangan kerja sendiri tidak realistis mengingat ekosistem kewirausahaan di Indonesia belum matang.

"Pesan penyerapan tenaga kerja seharusnya ditujukan kepada para pengusaha yang sudah eksis agar memprioritaskan usaha padat karya, dengan dukungan berlebih dari pemerintah," ujar Mulyanto saat dihubungi di Solo, Jumat (4/9/2026). Ia menambahkan bahwa upaya mengurangi pengangguran akan lebih berhasil jika difokuskan pada perluasan usaha yang sudah berjalan, bukan sekadar menumbuhkan wirausaha baru dari kalangan mahasiswa.

Data BPS menunjukkan bahwa dari total angkatan kerja, sebagian besar masih terserap di sektor informal. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi kerap menghadapi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dan kebutuhan industri. Kondisi ini diperparah oleh minimnya program inkubasi bisnis yang terstruktur di kampus-kampus. Mulyanto menggarisbawahi bahwa jiwa wirausaha tidak bisa ditumbuhkan secara massal tanpa adanya rencana dan konsep yang jelas dari pemerintah.

Lebih lanjut, Mulyanto menyoroti peran pemerintah daerah yang dinilai belum optimal. Ia menyarankan agar pemda aktif menggali sektor unggulan di wilayahnya dan mempermudah perizinan bagi investor, baik melalui skema Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). "Pemerintah daerah bisa menjadi andalan untuk mendukung investasi yang menyerap tenaga kerja," tegasnya. Langkah ini dinilai lebih konkret dibanding sekadar mengimbau mahasiswa untuk berwirausaha.

Kritik Mulyanto juga menyentuh budaya kerja di Indonesia yang masih mengagungkan status pegawai. Banyak lulusan yang lebih memilih menunggu lowongan pekerjaan dari pemerintah atau swasta daripada merintis usaha sendiri. Fenomena ini, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan ekosistem wirausaha yang sehat. "Daya kewirausahaan masih relatif rendah dibanding lulusan yang ingin mendapatkan kerja dari pihak lain," papar akademisi yang meraih gelar doktor dari Universitas Diponegoro tersebut.

Di sisi lain, pemerintah tengah gencar mendorong hilirisasi dan transformasi ekonomi digital yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Namun, kebijakan yang ada belum sepenuhnya menyentuh sektor padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dengan cepat. Perdebatan ini pun menyentuh isu yang lebih luas: apakah Indonesia akan mengandalkan wirausaha muda sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, atau justru memperkuat industri yang sudah ada?

Menanggapi hal ini, sejumlah pengamat menilai bahwa kombinasi antara penguatan industri padat karya dan penciptaan ekosistem wirausaha yang kondusif adalah jalan tengah yang paling realistis. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak saling bertentangan, misalnya dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang memperluas lapangan kerja, sekaligus menyediakan pendampingan dan akses permodalan bagi mahasiswa yang benar-benar siap berwirausaha.

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah apakah pemerintah memiliki strategi yang terukur untuk menyeimbangkan kedua pendekatan tersebut. Tanpa adanya peta jalan yang jelas, seruan untuk berwirausaha akan tetap menjadi retorika belaka, sementara angka pengangguran terdidik berisiko terus meningkat. Yang jelas, dibutuhkan terobosan kebijakan yang tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi juga mengubah struktur ekonomi secara mendasar.