Guru di Jepang Meninggalkan Profesi Massal: Gangguan Mental Tembus Rekor 1.319 Orang

Rekor baru mencatat, lebih dari 1.300 guru sekolah negeri di Jepang memilih meninggalkan profesi akibat gangguan mental sepanjang tahun fiskal 2024. Kementerian Pendidikan Jepang dalam survei terbaru yang dirilis 22 Juli mengungkapkan angka tersebut menembus batas seribu untuk pertama kalinya, menandai krisis terburuk dalam sejarah sistem pendidikan publik Negeri Sakura.

Menurut hasil sementara Survei Guru Sekolah 2025, jumlah guru yang keluar karena masalah kejiwaan mencapai 1.319 orang, naik 1,4 kali lipat dari survei tiga tahun sebelumnya. Lonjakan ini terjadi meskipun kementerian telah berupaya memperbaiki gaya kerja guru melalui berbagai regulasi. “Upaya perbaikan belum menunjukkan hasil yang jelas,” demikian pengakuan seorang pejabat kementerian yang enggan disebut namanya.

Tren ini sudah berlangsung lama. Pada survei 2010, kali pertama item ini dimasukkan, tercatat 599 guru. Angka itu terus meningkat menjadi 950 pada 2022, dan kini melonjak drastis. Dalam 15 tahun terakhir, jumlah guru yang berhenti karena gangguan mental membengkak lebih dari dua kali lipat.

Pejabat kementerian menyebutkan sulit mengidentifikasi satu faktor tunggal, tetapi menggarisbawahi beberapa kemungkinan pemicu: keragaman kebutuhan siswa yang kian kompleks, relasi antarrekan kerja yang menekan, serta meningkatnya beban administrasi. Kondisi ini diperparah dengan budaya kerja di Jepang yang kerap menuntut dedikasi tanpa batas, sehingga tekanan psikologis guru makin akut.

Di Indonesia, meskipun data serupa belum terdokumentasi secara sistematis, isu kesehatan mental guru juga mulai mengemuka. Beban kerja administratif, tuntutan sertifikasi, dan dinamika peserta didik kerap menjadi keluhan. Mengacu pada pengalaman Jepang, sudah saatnya pemangku kebijakan di Tanah Air mengevaluasi sistem dukungan psikologis bagi tenaga pendidik, sebelum angka serupa terulang di sini.

“Kami tidak bisa mengatakan satu alasan tunggal, tetapi kemungkinannya mencakup kebutuhan siswa yang beragam, hubungan antarstaf, dan peningkatan pekerjaan kantor,” ujar perwakilan kementerian.

Ke depan, perbaikan lingkungan kerja guru menjadi keniscayaan. Jepang kini dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah regulasi yang ada cukup kuat untuk menghentikan laju eksodus guru, atau diperlukan pendekatan radikal seperti pengurangan beban kepala sekolah dan penambahan tenaga administrasi? Tanpa intervensi serius, krisis ini berpotensi menggerus kualitas pendidikan di masa datang.