Air Keran Korea Selatan Layak Minum, tapi Warganya Lebih Pilih Air Kemasan: Apa Akar Masalahnya?

SEOUL — Air keran di Korea Selatan secara teknis memenuhi standar kualitas tertinggi, bahkan melampaui pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Namun, ironisnya, mayoritas warganya enggan meminumnya langsung dari keran. Survei terbaru menunjukkan hanya 4,4 persen penduduk yang berani mengonsumsi air ledeng tanpa pengolahan tambahan, sementara lebih dari separuh memilih menggunakan filter atau membeli air kemasan. Fenomena ini mengungkap jurang antara jaminan ilmiah dan persepsi publik yang masih diliputi keraguan.

Korea Water Resources, pengelola air negara, mengklaim menerapkan standar paling ketat dibandingkan lima negara maju OECD. Tingkat kepatuhan kualitas air bahkan mencapai 100 persen pada 2025, dan dalam lima tahun terakhir konsisten di atas 99,9 persen. Peringkat lingkungan Yale University juga menempatkan Korea di posisi 24 dari 177 negara untuk risiko kesehatan akibat air minum, lebih baik dari Jepang yang berada di peringkat 29. Namun, angka-angka impresif ini tidak serta-merta mengubah perilaku masyarakat.

Survei Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan pada 2024 mengungkapkan bahwa meskipun 61,3 persen responden menyatakan percaya pada kualitas air keran, hanya sebagian kecil yang benar-benar mengonsumsinya langsung. Sebanyak 57,1 persen menggunakan alat penjernih, 34,3 persen membeli air kemasan, dan 33,5 persen merebus air terlebih dahulu. Alasan utama penghindaran adalah kekhawatiran akan kotoran dalam pipa (34,3 persen) dan masalah kesehatan (21,5 persen), serta pengaruh lingkungan sekitar (11,4 persen).

Fenomena ini tidak hanya melanda warga lokal, tetapi juga warga asing. Seorang warga Skotlandia, Josh Doyle (29), mengaku berhenti minum air keran setelah mengalami sakit perut pertama kali di kediamannya di Yongin. Meski tidak ada bukti pasti bahwa air penyebabnya, ia beralih ke filter Brita. Kekhawatiran serupa juga muncul di kalangan personel militer AS. Pada 2024, US Army Garrison Humphreys di Pyeongtaek menyelidiki kualitas air setelah adanya keluhan, dan menyimpulkan aman. Namun, pada Juni lalu, seorang tentara AS kembali memicu perdebatan lewat video TikTok yang memperlihatkan filter air berubah warna di baraknya.

Para ahli menilai akar masalahnya bukan pada kualitas air dari instalasi pengolahan, melainkan pada infrastruktur pipa di dalam gedung. Oh Choong-hyeon, profesor ilmu lingkungan dari Dongguk University, menjelaskan bahwa tanggung jawab pengelolaan air berakhir di pintu masuk bangunan. Setelah itu, kondisi pipa menjadi tanggung jawab pemilik gedung. Sayangnya, banyak bangunan tua memiliki pipa yang sudah berusia puluhan tahun dan tidak terawat, yang dapat memengaruhi warna, rasa, dan kepercayaan publik.

Pemerintah Seoul sebenarnya telah bergerak. Pada Juli lalu, mereka mengumumkan rencana mengganti 111 kilometer pipa yang berusia lebih dari 30 tahun. Namun, Koo Ja-yong, profesor di University of Seoul, memperkirakan tingkat penggantian pipa secara nasional baru sekitar satu persen per tahun, padahal idealnya dua persen untuk menjaga umur pipa 50 tahun. Insiden seperti air berubah warna, larva, dan mekarnya alga sesekali juga mengguncang kepercayaan, meskipun otoritas memastikan air tetap dalam ambang aman.

Baek Myeong-su, peneliti dari Network for Safe Drinking Water, menyoroti bahwa banyak warga asing justru diingatkan oleh orang Korea sendiri untuk tidak minum air keran. “Jika orang Korea saja tidak percaya pada airnya sendiri, apa yang bisa diharapkan dari wisatawan?” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa air kemasan bukan solusi tanpa masalah. Produksinya boros air, dan mikroplastik dari kemasan plastik berpotensi mencemari air.

Bagi Indonesia, fenomena ini relevan. Di banyak kota besar, air keran memang belum layak minum langsung, sehingga masyarakat bergantung pada air kemasan atau isi ulang. Namun, Korea Selatan menunjukkan bahwa standar kualitas tinggi saja tidak cukup tanpa perbaikan infrastruktur dan edukasi publik. Oh Choong-hyeon menyarankan perlunya sistem pengungkapan kondisi pipa gedung dan anggaran untuk mengganti pipa dalam ruangan di kawasan rentan. “Perhatian publik hanya muncul saat insiden besar terjadi, sehingga pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk membangun kepercayaan,” kata Baek.

Ke depan, tantangan Korea Selatan bukan lagi membuktikan air keran aman, melainkan meyakinkan warganya untuk memercayainya. Apakah langkah transparansi dan percepatan penggantian pipa akan mampu mengubah kebiasaan minum masyarakat? Atau akankah air kemasan tetap menjadi pilihan utama, dengan segala dampak lingkungannya? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan air minum tidak hanya di Korea, tetapi juga menjadi pelajaran bagi negara berkembang seperti Indonesia.