Sentimen Anti-Imigran di Jepang Melonjak: 56,3% Tolak Penerimaan Warga Asing

Tokyo — Resistensi publik Jepang terhadap masuknya tenaga kerja asing mencapai titik tertinggi dalam satu dekade terakhir. Studi panel yang dirilis Universitas Tokyo menunjukkan 56,3% responden kini menolak kebijakan penerimaan warga asing yang lebih longgar, melonjak 20,7 poin persentase dibandingkan tahun lalu. Angka ini mengirim sinyal kuat bahwa perdebatan imigrasi di Negeri Sakura kian memanas di tengah tekanan demografis dan kekhawatiran sosial.

Survei yang melibatkan sekitar 3.800 responden tetap ini mengungkap pergeseran sikap yang tidak merata. Yang mengejutkan, penolakan tumbuh paling cepat di kalangan generasi muda, bukan kelompok usia tua yang kerap diasosiasikan dengan konservatisme. Di antara mereka yang lahir antara 1987 dan 1998, tingkat penolakan naik 24,3 poin, lebih tinggi dibanding kenaikan 19,4 poin pada kelompok kelahiran 1966-1976. Pola ini membalik asumsi umum bahwa kaum muda lebih terbuka terhadap keberagaman.

Profesor Shin Arita dari Institute of Social Science Universitas Tokyo menilai lonjakan ini berkaitan erat dengan paparan narasi negatif tentang imigran yang beredar luas di ruang publik. "Penolakan mungkin tumbuh karena semakin banyak diskusi negatif tentang penerimaan warga asing, yang dipicu oleh kecemasan dan ketidakpuasan terhadap masyarakat," ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa sikap anti-imigran tidak lahir dari pengalaman langsung, melainkan dari persepsi yang dibentuk oleh wacana sosial dan media.

Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya korelasi kuat antara pesimisme dan penolakan. Responden yang setuju bahwa "tidak ada harapan bagi masyarakat Jepang" atau merasa "hidup tidak lebih baik dibanding generasi orang tua" cenderung mengubah sikap mereka menjadi menolak imigran. Bahkan di antara mereka yang sebelumnya tidak menolak pada 2024, banyak yang bergeser ke arah oposisi setelah menyatakan pandangan negatif tersebut. Ini mengindikasikan bahwa isu imigrasi telah menjadi cermin dari kecemasan ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Bagi Indonesia, dinamika ini menawarkan pelajaran penting. Jepang selama ini menjadi salah satu tujuan utama pekerja migran Indonesia, terutama melalui skema magang dan visa kerja terampil. Jika sentimen anti-imigran terus menguat, kebijakan pemerintah Jepang untuk menarik pekerja asing guna mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor perawatan, konstruksi, dan pertanian bisa menghadapi hambatan politik yang serius. Padahal, proyeksi menunjukkan Jepang membutuhkan jutaan pekerja asing dalam beberapa dekade mendatang untuk menjaga ekonominya tetap berjalan.

Perubahan sikap ini juga berpotensi memengaruhi hubungan bilateral. Pemerintah Indonesia tengah mendorong penempatan tenaga kerja formal yang lebih terlindungi ke Jepang, dengan target peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika resistensi publik berlanjut, negosiasi kuota atau syarat tinggal bisa menjadi lebih ketat, meskipun kebutuhan struktural Jepang tetap besar. Para pengamat memperkirakan bahwa pemerintah Jepang akan menghadapi dilema: menyeimbangkan tekanan publik dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Ke depan, pertanyaan yang mengemuka bukan hanya soal berapa banyak warga asing yang akan diterima, tetapi bagaimana Jepang dapat membangun narasi yang lebih konstruktif tentang imigrasi. Tanpa mengatasi akar ketidakpuasan sosial, sikap anti-imigran kemungkinan akan terus menguat, dan pada akhirnya merugikan baik bagi Jepang maupun negara-negara pengirim pekerja seperti Indonesia. Apakah Jepang mampu mengubah persepsi publik sebelum kebijakan imigrasinya tersendat? Jawabannya akan menentukan masa depan demografi dan ekonomi Asia Timur.