Perang Rebut Johor Dimulai: PN Mundur dari 23 Kursi, BN Diuntungkan
Baca dalam 60 detik
- Perikatan Nasional hanya mencalonkan 33 dari 56 kursi DPRD Johor, membuka peluang besar bagi Barisan Nasional untuk menguasai kursi-kursi yang ditinggalkan.
- Pakatan Harapan di bawah Anwar Ibrahim mengandalkan wajah-wajah baru di 56 kursi, meninggalkan sejumlah tokoh senior seperti Liew Chin Tong dan Liow Cai Tung.
- Keputusan PN tidak bertarung di sembilan kursi incumbent PH diprediksi mengalirkan suara Melayu ke BN, memperkuat spekulasi kerja sama PAS-UMNO di masa depan.
Pertarungan memperebutkan kursi DPRD Johor resmi dimulai pada Sabtu (27/6) setelah 172 kandidat dari berbagai partai mendaftar untuk 56 kursi yang akan diperebutkan dalam pemilu negara bagian pada 11 Juli mendatang. Namun, kejutan terbesar datang dari Perikatan Nasional (PN) yang hanya mencalonkan 33 kandidat, jauh dari janji sebelumnya untuk bertarung di seluruh kursi.
Keputusan PN untuk tidak ikut serta di 23 daerah pemilihan, termasuk sembilan kursi yang saat ini dipegang oleh Pakatan Harapan (PH), dinilai analis sebagai langkah yang justru menguntungkan Barisan Nasional (BN). Tanpa PN yang membelah suara Melayu, BN diprediksi akan lebih mudah merebut kursi-kursi tersebut. “Ini bisa menjadi sinyal awal kerja sama antara PAS dan UMNO di pemilu mendatang,” ujar Azmi Hassan, peneliti senior Nusantara Academy for Strategic Research, seperti dikutip CNA.
Di sisi lain, PH yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim justru melakukan perombakan besar-besaran. Sejumlah tokoh senior seperti Wakil Menteri Keuangan Liew Chin Tong, ketua PH Johor Aminolhuda Hassan, dan anggota dewan tiga periode Liow Cai Tung tidak lagi dicalonkan. Sebagai gantinya, PH mengusung wajah-wajah baru seperti Lee Wern Yiing (30 tahun) di Johor Jaya dan Felicia Poh (28 tahun) di Penggaram. Langkah ini disebut sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan, namun pengamat menilai ini bisa menjadi bumerang. “Pemilih menginginkan tokoh yang stabil. Maszlee Malik mungkin satu-satunya nama besar yang tersisa,” kata James Chin, profesor studi Asia dari University of Tasmania.
Ketegangan internal PN juga menjadi sorotan. PAS dan Bersatu, dua partai utama dalam PN, justru berkampanye secara terpisah setelah PAS pada 8 Juni lalu menyatakan ingin mengakhiri kerja sama dengan Bersatu. Wakil Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man bahkan secara terbuka mengajak UMNO untuk menghidupkan kembali pakta Muafakat Nasional. Meskipun Ketua PN Ahmad Samsuri Mokhtar meminta agar fokus pada tantangan ke depan, langkah ini memperkuat spekulasi bahwa PAS dan UMNO sedang menjajaki aliansi baru.
Di sisi lain, BN yang dipimpin oleh caretaker Menteri Besar Johor Onn Hafiz Ghazi optimistis dapat meningkatkan mayoritas. Onn Hafiz sendiri akan bertarung di kursi Machap melawan Nor Hafiz Roslan dari PH. BN juga mengerahkan sumber daya besar untuk merebut Bukit Kepong dan Puteri Wangsa, dua kursi yang diincar dari tokoh-tokoh besar PN dan PH. “Kami akan berkampanye dengan memberikan yang terbaik untuk meyakinkan pemilih,” ujar Onn Hafiz.
Bagi Indonesia, dinamika politik Johor ini menarik untuk dicermati mengingat kedekatan geografis dan ekonomi kedua negara. Banyak pekerja Indonesia di Malaysia yang tinggal di Johor, dan stabilitas politik negara bagian ini berdampak langsung pada iklim investasi dan ketenagakerjaan di kawasan perbatasan. Selain itu, kerja sama antara partai-partai Melayu di Malaysia seringkali menjadi barometer bagi politik identitas di Asia Tenggara.
Pertanyaan besarnya, akankah strategi PH yang berani menurunkan wajah baru mampu mengimbangi mesin politik BN yang mapan? Atau justru PN yang sengaja mundur untuk memberi jalan bagi koalisi baru PAS-UMNO? Jawabannya akan mulai terlihat pada 11 Juli mendatang, dan bisa menjadi preseden bagi pemilu federal yang diperkirakan akan digelar akhir tahun ini.
