Prabowo Siapkan Skema Setoran Keuntungan Danantara ke APBN, Menkeu: Masih Ide Awal
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah tengah mengkaji pengalihan sebagian laba BPI Danantara menjadi penyangga fiskal APBN, sebuah langkah yang dapat memperkuat ruang fiskal di tengah target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan skema tersebut masih dalam tahap pembahasan internal dan belum memutuskan apakah akan dicatat sebagai PNBP atau instrumen lain.
- Langkah ini berpotensi menjadi sumber pendapatan negara baru yang signifikan, mengingat Danantara menargetkan kontribusi minimal Rp800 triliun per tahun ke kas negara.
Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru yang memungkinkan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dialokasikan sebagai cadangan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini diungkapkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (11/8/2026), dan langsung memicu diskusi mengenai arah pengelolaan aset negara yang kini mencapai triliunan dolar.
Menurut Purbaya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar keuntungan yang dihasilkan Danantara tidak seluruhnya digunakan untuk ekspansi investasi, melainkan sebagian disisihkan untuk memperkuat ketahanan fiskal. "Danantara kan menghasilkan juga keuntungan. Presiden merencanakan sebagian keuntungan sebagai cadangan untuk APBN," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan. Namun, ia menegaskan bahwa skema ini masih dalam tahap awal dan belum ada keputusan final mengenai mekanisme serta besaran alokasinya.
Purbaya belum dapat merinci apakah setoran tersebut akan masuk dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara Dipisahkan atau menggunakan instrumen lain. "Nanti kita lihat, itu baru ide, jadi kontribusi Danantara ke saya yang saya tahu seperti itu," katanya. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih memerlukan kajian mendalam, terutama terkait implikasi terhadap tata kelola Danantara dan target investasi jangka panjang.
Wacana ini muncul di tengah pesan Presiden Prabowo kepada COO Danantara, Dony Oskaria, agar mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS dengan hati-hati. "Pak Dony sama semua stafnya, jangan bocor. Jangan menguap uang itu, uang rakyat itu, ya," tegasnya pada Mei lalu. Pernyataan tersebut menegaskan kekhawatiran pemerintah terhadap potensi kebocoran pengelolaan aset yang berasal dari ribuan perusahaan BUMN, yang pada dasarnya merupakan uang rakyat.
Bagi Indonesia, kebijakan ini memiliki implikasi strategis. Jika terealisasi, setoran keuntungan Danantara ke APBN dapat menjadi instrumen baru untuk memperkuat cadangan fiskal, terutama di tengah tekanan global dan kebutuhan belanja pembangunan yang tinggi. Namun, para analis mengingatkan bahwa pengalihan keuntungan yang terlalu besar dapat menghambat kapasitas Danantara untuk berinvestasi di sektor-sektor strategis yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan antara kontribusi fiskal dan kebutuhan ekspansi menjadi tantangan utama yang harus dijawab pemerintah.
Danantara sendiri diarahkan untuk mempercepat investasi di sektor bernilai tambah tinggi, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 2027 yang dipatok pada kisaran 5,8–6,5 persen. Dengan aset yang mencapai Rp17.800 triliun, lembaga ini diharapkan menjadi pengungkit utama untuk mencapai target investasi yang tumbuh 6,5–7,5 persen. Namun, pertanyaannya adalah: seberapa besar porsi keuntungan yang ideal untuk disetor ke APBN tanpa mengorbankan peran strategis Danantara sebagai mesin pertumbuhan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah kebijakan fiskal dan investasi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
