Grand Slam Track: Janji Gaji Atlet Belum Terealisasi, Michael Johnson Bantah Tuduhan
Baca dalam 60 detik
- Grand Slam Track, liga trek yang digagas Michael Johnson, masih menunggak pembayaran atlet meski sang pendiri mengklaim telah melunasi.
- Klaim Johnson soal pembayaran dibantah oleh agen atlet; uang yang dijanjikan belum diterima dan tidak ada komunikasi mengenai jadwal pembayaran.
- Kasus ini menyoroti risiko finansial dalam kompetisi olahraga baru dan menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas penyelenggara.

Grand Slam Track (GST), liga trek yang digagas legenda atletik Michael Johnson, kembali menjadi sorotan setelah sejumlah atlet mengaku belum menerima pembayaran yang dijanjikan, meskipun Johnson menyatakan semua kewajiban telah dilunasi. Pernyataan yang saling bertolak belakang ini memicu pertanyaan tentang transparansi pengelolaan keuangan liga yang baru berjalan satu musim tersebut.
Sejumlah agen dan perusahaan manajemen olahraga yang mewakili atlet mengungkapkan bahwa pembayaran yang dijanjikan belum juga masuk ke rekening para atlet. Padahal, Johnson sebelumnya mengklaim telah membayar semua atlet setelah menghadapi "masalah modal yang katastropik" akibat mundurnya investor. Klaim ini disampaikan Johnson dalam wawancara dengan The Telegraph, Sabtu (8/2/2025), di mana ia juga membantah tuduhan bahwa ia diam-diam membayar dirinya sendiri sebesar 500.000 dolar AS (sekitar Rp8,1 miliar) beberapa hari sebelum liga kolaps.
Johnson, yang meraih empat medali emas Olimpiade, meluncurkan GST pada 2025 dengan janji hadiah uang dan gaji yang menggiurkan. Namun, dari empat seri yang direncanakan, seri terakhir di Los Angeles dibatalkan dan penyelenggara secara sukarela mengajukan kebangkrutan di Amerika Serikat pada Desember lalu. Dalam wawancara tersebut, Johnson mengakui bahwa ia sempat menggunakan kartu kredit pribadinya untuk membiayai tiket pesawat dan hotel atlet ketika GST mengalami kesulitan arus kas.
"Saya senang bisa meluruskan hal ini, karena ini hal yang paling menyakitkan dan justru kebalikan dari apa yang diberitakan," ujar Johnson. "Kartu kredit kami penuh di Grand Slam Track karena kami menghadapi masalah arus kas yang signifikan. Saya memerintahkan tim perjalanan untuk membebankannya ke kartu kredit saya, dan saya akan diganti. Jadi, yang saya terima adalah penggantian."
Namun, pernyataan Johnson itu dinilai prematur oleh pihak yang mewakili atlet. Sebuah perusahaan yang bertindak atas nama atlet menyatakan bahwa mereka belum menerima pembayaran apa pun, dan mereka juga belum dihubungi mengenai kapan pembayaran akan dilakukan. Perwakilan Johnson kemudian mengakui bahwa uang tersebut memang belum sampai ke tangan atlet, tetapi menegaskan bahwa Johnson tidak berniat menipu publik dengan pernyataannya.
Dana sebesar 11 juta dolar AS yang dilaporkan menjadi utang GST kepada kreditur, termasuk atlet, disebut-sebut sedang dipegang oleh pihak ketiga. BBC Sport telah menghubungi perusahaan Amerika yang diduga memegang dana tersebut, namun belum mendapat respons. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai kapan para atlet akan menerima hak mereka.
Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi industri olahraga, khususnya di Indonesia yang tengah giat mengembangkan kompetisi atletik. Meski GST menawarkan daya tarik finansial yang besar, kegagalan tata kelola keuangan dapat berujung pada kekecewaan atlet dan merusak kredibilitas kompetisi. Para pemangku kepentingan di Tanah Air perlu memastikan adanya jaminan pembayaran dan mekanisme pengawasan yang ketat sebelum meluncurkan liga serupa.
Ke depan, pertanyaan besar yang menggantung adalah: apakah para atlet akan menerima pembayaran mereka, dan bagaimana GST akan menyelesaikan kewajibannya di tengah proses kebangkrutan? Nasib para atlet yang telah berjuang di lintasan kini bergantung pada proses hukum dan itikad baik para pihak. Satu hal yang pasti, kepercayaan terhadap kompetisi baru tidak bisa dibangun hanya dengan janji manis, melainkan dengan eksekusi yang transparan dan akuntabel.



